REGIONAL:
- Menteri Keuangan Purbaya akan memimpin sidang perdana debottlenecking Senin depan, 22 Desember 2025.
- Satgas P2SP telah menerima empat aduan bisnis terkait pembiayaan, perizinan, dan perdagangan sejak dibentuk.
- Satgas ini dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo untuk menyelaraskan program strategis pemerintah agar tepat waktu.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal menggelar sidang debottlenecking perdana pada Senin depan. Hal ini adalah kelanjutan dari dibentuknya Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menyelesaikan masalah pelaku bisnis.
Purbaya bercerita bahwa sejak dua hari Satgas itu diumumkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima empat pengaduan dari pelaku bisnis.
"Isunya adalah pembiayaan, perizinan, perdagangan," kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Usai menerima aduan itu, Purbaya menyatakan bahwa mereka bakal menggelar sidang perdana debottlenecking tersebut pada Senin depan, 22 Desember 2025.
Dalam sidang itu, Purbaya bakal menghadirkan dua pihak mulai dari pelaku usaha hingga pelaku yang terlibat seperti Pemerintah.
"Kita adukan dua sisi dan kita akan pecahkan masalahnya secepatnya," lanjut dia.
Purbaya memastikan kalau dia akan memimpin langsung sidang debottlenecking tersebut. Ia berharap kalau keterlibatannya di sana bisa membuat masalah selesai.
"Ya pengadilan lah, pengadilan kecil, supaya itu beres. Kan saya sudah bilang, sebagai hakim saya tingkatnya sudah tinggi, sudah setingkat Abu Nawas," kelakar dia.
"Tapi memang betul-betul. Jadi kita akan seriusin ini. Ini langkah pertama untuk melihat kendala real yang dihadapi oleh pelaku bisnis dan kita deteksi sekaligus problem regulasi apa yang bisa kita perbaiki," pungkasnya.
Diketahui Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Satgas ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menko Airlangga menyatakan kalau Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah dibentuk sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) 15 Oktober 2025 lalu.
Menko Airlangga menyatakan kalau Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah dibentuk sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) 15 Oktober 2025 lalu.
"Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).
Airlangga menjelaskan kalau Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah diisi oleh tiga Kelompok Kerja (Pokja). Pokja pertama berkaitan dengan percepatan realisasi, pelaksanaan anggaran, dan dalam program strategis pemerintah.
Pokja kedua untuk percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau debottlenecking. Sedangkan Pokja ketiga demi percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.
Ia menambahkan, program pemerintah yang dibahas dan menjadi fokus dari pelaksanaan Satgas yakni program paket stimulus ekonomi 8+4+5, program stimulus ekonomi di 2026, hingga program lanjutan insentif fiskal seperti debottlenecking terhadap non-tariff barrier dan isu per komoditas, per sektor, dan hambatan lainnya.
"Kemudian program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Merah Putih, KNMP (Kampung Nelayan Merah Putih), dan program utama di kementerian yang anggarannya besar," papar dia.
TERPOPULER
