Pemerintah Mulai Pangkas Kuota Ekspor Gas Secara Bertahap

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah berani untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan rencana pengurangan volume ekspor gas bumi secara berkelanjutan.

Kebijakan ini diambil menyusul melonjaknya permintaan gas dari sektor industri dan pembangkit listrik di tanah air yang diproyeksikan terus bertumbuh pesat.

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah kini menempatkan kebutuhan domestik sebagai prioritas utama dalam peta jalan pengelolaan energi nasional.

"Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri, dan kuota ekspor akan diturunkan secara bertahap. Pemanfaatan gas bumi yang paling benar dalam negeri adalah sektor industri," ungkap Hendra dalam diskusi daring INDEF di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian ESDM sepanjang periode Januari hingga September 2025, rata-rata penggunaan gas bumi nasional berada di angka 5.594 BBTUD (Billion British Thermal Units per Day).

Dari total volume tersebut, serapan untuk kebutuhan dalam negeri sudah mendominasi sebesar 3.895 BBTUD, sementara porsi ekspor tersisa sebesar 1.698 BBTUD. Angka ini menunjukkan bahwa pemanfaatan gas untuk kepentingan domestik telah mencapai 69,65 persen.

Pemerintah menargetkan persentase serapan lokal ini akan terus terkerek naik dalam tahun-tahun mendatang seiring dengan integrasi infrastruktur gas yang semakin masif di berbagai pulau besar di Indonesia.

Tantangan Penurunan Produksi Alami (Natural Decline)

Meskipun permintaan pasar domestik terus meningkat, Hendra mengakui bahwa sektor hulu migas Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa natural decline atau penurunan produksi secara alami pada sumur-sumur gas yang ada saat ini.

Guna mengatasi ancaman defisit pasokan tersebut, Kementerian ESDM telah menyiapkan beberapa strategi mitigasi, di antaranya:

• Eksplorasi Masif: Mendorong pencarian cadangan gas baru di wilayah-wilayah potensial.
• Percepatan Produksi: Mempercepat dimulainya operasi pada wilayah kerja (WK) strategis seperti South Andaman, WK Masela, hingga WK Genting.
• Iklim Investasi: Menjaga regulasi tetap menarik bagi investor agar pengembangan sumur baru tetap berjalan meski kuota ekspor dikurangi.

Ketiga wilayah kerja raksasa tersebut diharapkan menjadi tulang punggung baru dalam menyuplai kebutuhan gas nasional dan menyeimbangkan neraca produksi di tengah penurunan output sumur-sumur tua.

Selain menjaga produksi di hulu, pemerintah juga tengah mengebut pembangunan infrastruktur transmisi gas untuk memastikan distribusi energi tidak hanya berpusat di lokasi tertentu. Fokus utama saat ini adalah penyelesaian pipa transmisi Cirebon-Semarang Tahap II serta pipa Dumai-Sei Mangkei.

Pembangunan infrastruktur pipa di wilayah Sumatera dinilai sangat krusial untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

"Pembangunan pipa Dumai-Sei Mangkei ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Sumatera," tambah Hendra.