- Defisit APBN 2025 mencapai Rp 695,1 triliun (2,92% PDB), naik dari rencana awal 2,53%.
- Penyebab defisit melebar adalah peralihan dividen BUMN Rp 80 triliun ke Danantara dan penurunan penerimaan pajak.
- Menkeu Purbaya berencana memperbaiki Ditjen Pajak, termasuk platform Coretax, sembari menjaga defisit di bawah 3%.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kalau defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Desember 2025 mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menkeu Purbaya beralasan kalau defisit APBN 2025 yang hampir tembus ambang batas 3 persen itu terjadi salah satunya karena dividen Badan Usaha Milik Negara Rp 80 triliun kini beralih ke Danantara.
"Saya lihat kan, kita melakukan beberapa effort untuk mengurangi pendapatan karena Rp 80 triliun keluar ke Danantara. Ternyata enggak nutup tuh," kata Purbaya usai ditemui di konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Selain itu, penerimaan negara dari pajak di tahun 2025 juga berkurang ketimbang 2024 lalu. Walhasil itu berpengaruh ke defisit APBN yang kian melebar.
Untuk mengatasinya, Purbaya akan membenahi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Salah satunya adalah platform Coretax.
"Jadi dalam waktu sebulan dua bulan kita akan perbaiki perpajakan kita ya. Ditjen Pajak kita perbaiki. Termasuk penggalakan sistem-sistem yang ada, Coretax segala macam. Termasuk kita lihat ada enggak orang yang masih main-main. Sepertinya masih ada. Jadi kita akan beresin," jelasnya.
Defisit APBN nyaris 3 persen
Diketahui defisit APBN 2025 ini naik dari rencana awal sebesar 2,53 persen. Namun Menkeu Purbaya meyakini kalau Pemerintah tetap patuh menjaga ambang batas defisit 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen," katanya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Purbaya beralasan kalau melebarnya defisit APBN demi menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Ini juga sekaligus menerapkan kebijakan counter cyclical (kontra siklus) yang selama ini digaungkan olehnya.
Bahkan Bendahara Negara mengklaim kalau dirinya bisa membuat defisit APBN menjadi nol persen. Hanya saja itu bakal berdampak ke kacaunya ekonomi.
"Sebenarnya kalau mau saya buat nol defisit juga bisa, saya potong anggaranya. Tapi ekonominya morat-marit," imbuh dia.
Purbaya juga mengapresiasi kinerja dari pegawai Kementerian Keuangan yang memastikan ekonomi bisa tumbuh tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal.
"Kalaupun menggelembung, kami pastikan di bawah 3 persen," pungkasnya.
Sementara itu, Keseimbangan Primer mengalami defisit sebesar Rp 180,7 triliun.
Adapun per 31 Desember 2025, pendapatan negara mencapai Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook APBN 2025.
TERPOPULER
