Purbaya Curhat Kena Omel Prabowo, Banyak Kecurangan di Pajak dan Bea Cukai

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan kalau dirinya disindir Presiden RI Prabowo Subianto saat retret di Hambalang, Bogor, beberapa hari lalu.

Menkeu Purbaya bercerita kalau Prabowo sempat menyinggung soal masalah di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang. Dia bilang 'apakah kita akan mau dikibulin terus oleh Pajak dan Bea Cukai?' Itu pesan ke saya dari presiden walaupun dia enggak melihat ke saya," katanya saat ditemui di sela-sela konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Praktik curang Bea Cukai

Purbaya mengakui kalau saat ini masih ada praktik under invoicing, praktik curang untuk mengurangi biaya dari harga asli, yang diduga ada di DJP maupun Bea Cukai.

Namun dia menyebut kalau praktik kecurangan itu sudah dideteksi oleh Tim 10 di Lembaga National Single Window (LNSW). Ia juga mengklaim kalau sistem LNSW canggih serta memiliki data yang lengkap.

Hasilnya, mereka bisa mendeteksi ada beberapa perusahaan sawit yang melakukan under invoicing saat ekspor kecurangan 50 persen dari total nilainya.

"Itu akan kita kejar ke depan, dan mereka enggak bisa main-main lagi," sebutnya.

Bendahara Negara menyatakan kalau Kemenkeu bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan semua potensi diperoleh negara dan tidak bocor.

Masalah Ditjen Pajak

Sementara itu, Purbaya juga menyoroti masalah di Ditjen Pajak Kemenkeu. Ia mengungkapkan modus dari beberapa perusahaan yang lolos bayar pajak.

"Yang saya tahu baja dan bahan bangunan. Ya pengusahanya dari china, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa Indo. Jual langsung ke klien cash bases, enggak bayar PPN (Pajak Pertambahan Nilai), saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi," tutur dia.

Menurutnya, potensi kerugian negara dari industri yang tidak bayar pajak itu bisa tembus lebih dari Rp 4 triliun dalam waktu setahun. Purbaya juga heran kalau petugas Pajak seolah tutup mata dengan praktik kecurangan itu.

"Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini. Sementara orang Pajak selama ini seperti agak tutup mata. kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya, yang Bea Cukai seperti itu juga," beber dia.

Maka dari itu, Purbaya memastikan bakal reorganisasi DJP maupun Bea Cukai agar bekerja lebih serius ke depan. Khusus Bea Cukai, ancamannya adalah merumahkan 16 ribu pegawai.

"Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana. Kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Jadi saya akan selamatkan, supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja. Tapi yang bagus yang kerjanya, yang jelek-jelek kita akan rumahkan. Saya akan kotakin betul," pungkasnya.