- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan dana pusat tidak dipotong kepada Presiden Prabowo melalui telepon dalam rapat di Banda Aceh.
- Presiden Prabowo menyetujui jaminan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh tetap penuh, disampaikan Menteri Keuangan Purbaya saat itu.
- Sebanyak Rp1,2 triliun telah mengalir pada 2 Januari 2026, sementara Satgas pemulihan dipimpin Mendagri Tito mulai 10 Januari 2026.
Suara.com - Satu momen krusial terjadi dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1/2026) akhir pekan lalu.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengambil langkah taktis langsung menelepon Presiden Prabowo Subianto, terkait kepastian dana pusat untuk Aceh yang tengah dilanda bencana alam.
Lalu, apa hasilnya?
Dalam pertemuan tersebut, Dasco memastikan bahwa anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana di Serambi Mekkah tidak akan mengalami pemotongan sedikit pun.
Kepastian ini tidak datang melalui surat birokrasi yang berbelit, melainkan melalui komunikasi langsung tingkat tinggi.
Di sela-sela rapat, Dasco menghubungi Presiden Prabowo Subianto via telepon dan menyambungkannya langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di hadapan para peserta rapat.
Langkah ini diambil guna menjawab keraguan pemerintah daerah terkait keberlanjutan dukungan fiskal dari pusat di tengah masa transisi pemulihan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang saat itu tengah memaparkan kondisi keuangan daerah, mengakui perlunya lampu hijau langsung dari kepala negara.
Mengingat padatnya agenda kepresidenan, Purbaya belum sempat berkomunikasi secara personal dengan Presiden terkait kebijakan spesifik anggaran bencana Aceh ini.
Baca Juga: Sosiolog USK Sebut Peran Dasco Jadi Titik Balik Percepatan Pemulihan Aceh
Namun, inisiatif Dasco yang menjembatani komunikasi tersebut seketika memecah kebuntuan.
“Jadi klir, untuk tahun ini anggaran Anda akan penuh seperti tahun lalu, tidak bakal terpotong," kata Purbaya sesaat setelah mendengar langsung pernyataan dan arahan Presiden Prabowo melalui sambungan telepon yang difasilitasi Dasco.
Pernyataan Presiden tersebut menjadi angin segar bagi kepala daerah di Aceh yang tengah berjuang memulihkan infrastruktur dan layanan publik.
Purbaya menegaskan, secara kalkulasi anggaran, negara memiliki ruang yang cukup untuk menjaga agar dana TKD tetap utuh tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional lainnya.
“Pak Ketua (Dasco) sudah menelepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kami hitung semuanya secara anggaran, tidak ada masalah. Bisa kok," kata Purbaya.
Rp 1,2 T mulai mengalir
Sejauh ini, dukungan finansial untuk Aceh sebenarnya telah mulai mengalir. Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada 2 Januari 2026, anggaran sebesar Rp1,2 triliun telah disalurkan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Aceh.
Dana jumbo tersebut diproyeksikan untuk menutup kebutuhan mendesak di masa awal pemulihan. Dengan adanya jaminan TKD tidak dipotong, persoalan anggaran dipastikan tidak lagi menjadi kendala atau alasan bagi lambatnya proses rehabilitasi di lapangan.
Di sisi lain, Sufmi Dasco Ahmad dalam kesimpulan rapat menegaskan bahwa mulai 10 Januari 2026, komando pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Sumatra akan dipegang oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Satgas ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan mandat penuh dari Presiden.
Dasco menyatakan bahwa DPR RI akan memberikan dukungan total melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar kinerja Satgas yang dipimpin Tito Karnavian dapat berjalan tanpa hambatan administratif.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai linimasa.
"Kami, pemerintah maupun DPR, menargetkan pemerintahan di semua daerah terdampak bencana akan kembali normal sebelum Ramadhan," kata Dasco.
Target ini menuntut kerja ekstra keras mengingat kompleksitas kerusakan yang terjadi di Aceh.
Namun, dengan kepastian anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang sudah di tangan serta jaminan TKD yang utuh, beban pemerintah daerah kini beralih pada efektivitas eksekusi di lapangan.
Fokus utama saat ini mencakup perbaikan fasilitas kesehatan, pemulihan akses jalan utama, dan normalisasi fungsi kantor-kantor pemerintahan agar pelayanan publik kembali optimal sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
