REGIONAL:
- Menteri Keuangan menambah alokasi anggaran Satgas Jembatan menjadi total Rp 3 triliun untuk bencana Sumatra.
- Anggaran tambahan Rp 2 triliun tersebut berasal dari perintah setelah retret kabinet di Hambalang beberapa waktu lalu.
- KSAD Maruli Simanjuntak menyatakan telah menggunakan dana pribadi untuk perbaikan infrastruktur karena belum paham sistem keuangan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan anggaran Rp 3 triliun untuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan Jembatan dalam bencana Sumatra.
Menkeu Purbaya menjelaskan kalau anggaran awalnya dialokasikan sebesar Rp 1 triliun. Namun setelah retret kabinet di Hambalang beberapa waktu lalu, ia mendapatkan perintah untuk menambah anggaran Rp 2 triliun.
"Jadi kita alokasikan Rp 1 triliun ke Satgas Jembatan. Terus kemarin di Hambalang ada perintah, ditambah Rp 2 triliun. Jadi Satgas Jembatan punya alokasi dana sekarang Rp 3 triliun," kata Purbaya saat rapat koordinasi penanganan bencana Sumatra yang disiarkan virtual, dikutip Selasa (13/1/2026).
Ia lalu menegaskan bahwa anggaran Rp 3 triliun itu harus mampu menyelesaikan pembangunan jembatan terdampak bencana banjir Sumatra.
"Kalau enggak beres juga jembatannya di sini, keterlaluan," tambahnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan kalau anggaran Rp 3 triliun itu juga dipakai untuk membayar utang pembangunan jembatan, di mana permasalahan itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak di rapat sebelumnya.
"Tapi saya pikir, utangnya sudah lunas ya pak? Kira-kira utangnya sudah lunas gitu," jelasnya.
Maruli curhat perbaiki infrastruktur pakai dana pribadi
Sebelumnya KSAD Maruli Simanjuntak bercerita kalau pihaknya masih belum memahami bagaimana penggunaan dana penanganan bencana yang sudah disiapkan Pemerintah. Akibat itu, mereka mesti menggunakan dana pribadi untuk memperbaiki infrastruktur terdampak.
"Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya pak. kita swadaya semua ini pak," kata Maruli yang ada di samping Purbaya.
Ia menyebut kalau hal ini masih bisa dilakukan sampai pertengahan bulan. Namun untuk selanjutnya dia pesimistis.
"Sementara mungkin sampai pertengahan bulan kita masih kuat pak. Setelah itu sudah korek-korek pak," lanjutnya.
Maruli lalu menceritakan kalau prajurit TNI sempat menerima bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) lewat konsumsi yang sudah disiapkan.
"Ya mungkin kami keterbatasan pengetahuan prosedur sebetulnya. Kita dulu tahunya cuma dikasih uang kerja pak. Ini juga dengan PU pak, 'PU, ini kerjakan, ini makannya,' itu saja pak. Jadi anak-anak dikasih makan aja. Itu kalau buat tentara sudah bagus sekali pak," jelasnya.
TERPOPULER
