-
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Bank Indonesia akan tetap independen meskipun terjadi pertukaran jabatan antara Thomas Djiwandono dan Juda Agung.
- Thomas Djiwandono dinilai bukan lagi bagian dari elemen pemerintah setelah resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI karena adanya pemisahan wewenang yang jelas.
- Pemerintah memastikan tidak akan melakukan intervensi dan tetap menjaga koordinasi antara kebijakan fiskal serta moneter melalui wadah KSSK.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim kalau Bank Indonesia akan tetap independen meskipun Thomas Djiwandono masuk bursa Calon Deputi Gubernur BI.
Thomas Djiwandono santer dikabarkan pindah jabatan dari Kemenkeu ke BI. Posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) akan digantikan ke Juda Agung yang baru saja mengundurkan diri dari Deputi Gubernur BI.
Menkeu Purbaya menyebut, apabila Keponakan Presiden RI Prabowo Subianto itu pindah jabatan dari Wamenkeu ke Deputi Gubernur BI, maka dirinya bukan lagi elemen pemerintah.
"Harusnya begitu masuk ke BI, sudah dia independen, bukan elemen Pemerintah," kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (19/1/2026).
Selain itu, Purbaya menilai kalau Pemerintah juga memiliki wewenang untuk mengikuti Rapat Dewan Gubernur BI atau RDG.
Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 43 ayat 1A, yang memungkinkan RDG dihadiri perwakilan Pemerintah dengan hak bicara tanpa suara.
"Kewenangan Pemerintah adalah, saya akan mengirim orang setiap ada sidang Dewan Gubernur yang berhubungan dengan bunga. Boleh kan di Undang-Undangnya? Itu unsur pemerintah. Kalau ini (Thomas) bukan," tutur dia.
Bendahara Negara juga mengaku bingung usai muncul isu Pemerintah akan mengintervensi BI lewat pertukaran jabatan Thomas dan Juda. Ia menilai kalau itu justru berimbang.
"Tukar kan? Makanya saya bingung, kalau Juda Agung masuk ke saya, jangan-jangan orang BI mau menekan saya di dalam. Enggak. Itu suatu exchange, pertukaran yang saya pikir seimbang. Enggak ada yang aneh. Kalau independensi enggak ada hubungannya," papar dia.
Lebih lanjut Purbaya memastikan Pemerintah tidak akan intervensi BI karena masing-masing memiliki tugas, di mana Kemenkeu menjalankan fiskal, sedangkan BI moneter. Keduanya akan berkoordinasi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Jadi BI independen. Kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter. Kita koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakannya, walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan (ekonomi) yang lebih cepat," pungkasnya.
TERPOPULER
