- Menteri Keuangan Purbaya enggan menyalurkan lagi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan karena menilai sudah memadai.
- Kondisi ekonomi dianggap membaik karena pertumbuhan uang primer (M0) sudah mendekati angka 13 persen saat ini.
- Pemerintah sebelumnya telah menarik kembali dana SAL sebesar Rp75 triliun dari bank, menyisakan Rp201 triliun di perbankan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku enggan untuk kembali mengguyur dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan. Ia mengaku sisa kas negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sudah cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menkeu Purbaya mengklaim kalau kondisi ekonomi membaik itu terlihat dari pertumbuhan uang primer (M0) yang kini mendekati 13 persen.
"Enggak, sekarang sudah cukup. Tapi saya akan monitor. Sekarang tuh sudah tumbuhnya hampir 13 persen M0-nya. Sudah cukup. Kalau dijaga di situ kan sudah bertumbuh kredit double digit," kata Purbaya usai ditemui di Gedung DPR RI, dikutip Selasa (20/1/2026).
Purbaya menyebut kalau penurunan M0 sempat turun meskipun dia sudah menempatkan dana SAL ke bank. Meski begitu dia yakin kalau kredit bakal bertumbuh dalam beberapa bulan ke depan.
"Kalau seperti sekarang, ini akan semakin memberi ruang dan memaksa kredit untuk tumbuh ke double digit. Jadi Anda enggak usah takut ekonomi akan tumbuh lebih baik," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana saldo anggaran lebih (SAL) milik Pemerintah sebesar Rp 75 dari perbankan. Artinya, uang negara yang disuntik ke bank tersisa sekitar Rp 201 triliun.
Diketahui Menkeu Purbaya menempatkan dana SAL Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Negara (Himbara) meliputi BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI. Ia lalu menambahkan Rp 76 triliun lagi ke Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Jakarta.
"Itu kan kita sudah masukkan semua waktu itu ke perbankan. Jadi pelan-pelan kita tarik sedikit ya. Sisanya yang di bank ada Rp 201 triliun yang di perbankan. Yang 75 kita tarik tapi kita belanjakan lagi," kata Purbaya saat konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
TERPOPULER
