Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?

Suara.com - Di balik gemerlap angka makroekonomi nasional, sebuah peringatan serius muncul dari pegunungan Alpen Swiss. Global Risk Report 2026 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia ke dalam daftar 27 negara yang terancam guncangan struktural ekonomi dan sosial dalam tiga tahun ke depan.

Laporan ini menyingkap tabir yang mengkhawatirkan dimana adanya jurang yang kian lebar antara narasi pertumbuhan pemerintah dan realitas di atas meja makan rakyat. Selamat datang di era "Frustrasi Ekonomi".

Bom Waktu dalam Kepercayaan Sosial

Berdasarkan Executive Opinion Survey (EOS) yang melibatkan pemimpin bisnis global, Indonesia kini dibayangi oleh dua krisis kembar yakni pengangguran struktural dan erosi kepercayaan sosial.

Pemicu utamanya adalah lack of economic opportunity atau kurangnya kesempatan ekonomi. Masalahnya bukan sekadar kuantitas lowongan kerja, melainkan kegagalan sistem dalam menyerap angkatan kerja secara berkualitas.

Ketika masyarakat merasa kerja keras tidak lagi mampu mengubah nasib, muncul persepsi bahwa sistem hanya berpihak pada segelintir elite.

Manufaktur yang 'Menciut' dan Efek Samping Hilirisasi

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengonfirmasi kekhawatiran WEF. Ia menyoroti bahwa lonjakan PHK saat ini bersifat struktural, bukan lagi siklikal.

"Sektor formal yang diandalkan makin shrinking atau mengecil," ujar Bhima kepada Suara.com, Selasa (20/1/2026).

Ironisnya, strategi hilirisasi tambang yang diagungkan belum mampu menciptakan industrialisasi di sektor tengah (mid-stream). Sepanjang 2025, sebanyak 27 smelter berhenti beroperasi akibat oversupply nikel dan jatuhnya harga internasional.

Ancaman Gelombang PHK Massal

Menurut Bhima sektor yang rentan terkena PHK pada 2026 adalah industri smelter nikel, pakaian jadi alas kaki, rokok, kertas, produk olahan kayu, furniture, industri karet dan kulit. Upaya untuk menahan tekanan di beberapa sektor itu adalah memfokuskan insentif fiskal, menahan laju barang impor terutama barang jadi, dan memfasilitasi pencarian pasar ekspor alternatif.

"Finalisasi perjanjian dagang antara Indonesia dengan AS juga menjadi kunci agar sektor pakaian jadi, teksil, alas kaki mendapat kepastian," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 mencapai 88.519 orang. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tercatat pada 2024 jumlah PHK mencapai 77.965 tenaga kerja. Sedangkan, pada 2023 jumlah PHK mencapai 64.855 orang tenaga kerja.

Adapun jumlah PHK itu dihitung dari tenaga kerja yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP).

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode 2025 terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” jelas Kemenaker dikutip dari situs Satudata Kemenaker.

Sementara itu jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan masih berada di bawah angka 50 juta jiwa, melanjutkan tren penurunan dari 57,33 juta (2019) menjadi 47,85 juta jiwa (2024), akibat tekanan ekonomi seperti inflasi dan kenaikan biaya hidup yang mendorong sebagian mereka turun kelas menjadi kelompok rentan miskin atau "menuju kelas menengah"

Laporan WEF juga menempatkan AI dalam tiga besar risiko utama di Indonesia. Tanpa regulasi kuat dan reskilling tenaga kerja, AI diprediksi akan memperlebar kesenjangan. Alih-alih membantu, disrupsi teknologi ini berisiko memicu pengangguran masif yang berujung pada perlambatan ekonomi (economic downturn) dan inflasi.

Optimisme dari Lapangan Banteng: Target 6%

Di sisi lain, pemerintah menunjukkan wajah yang jauh lebih cerah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tetap optimistis target pertumbuhan 6% pada 2026 akan tercapai. Keyakinan ini didukung oleh rekor tertinggi IHSG yang menembus level 9.133,87 pada Senin (19/1/2026).

"Ekonomi itu responsnya cenderung lambat beberapa bulan. Jika saya suntik likuiditas sekarang, efeknya baru terlihat 4 bulan kemudian. Tapi lihat, Januari ini sudah lebih bergairah," ujar Purbaya usai rapat dengan DPR RI.

Pemerintah mengandalkan Satgas Debottlenecking untuk mempercepat investasi dan memastikan belanja negara segera cair di awal tahun. "6 persen tidak terlalu sulit," tambahnya, menegaskan bahwa masuknya modal asing adalah bukti kepercayaan investor.

Jalan Keluar: Reorientasi Kebijakan

Bhima pun menyarankan agar penggunaan APBN harus lebih agresif demi mendorong konsumsi domestik, misalnya menurunkan tarif PPN jadi 9% jelang ramadhan-lebaran.

"Kalau konsumsi naik, pembukaan lapangan kerja di industri dan jasa naik," katanya.

Kemudian kata dia cari motor ekonomi alternatif diluar komoditas, misalnya transisi energi, ekonomi restoratif, dan experience economy. Jadi ada penciptaan lapangan kerja karena wirausaha nya naik. Jangan state capture, APBN jumbo, MBG anggaran besar tapi justru bersaing antara ASN TNI-Polri dengan fresh graduate yang butuh pekerjaan.

"Beralih ke ekonomi restoratif dan transisi energi, bukan hanya komoditas dan memastikan APBN tidak habis untuk program yang bersaing dengan pencari kerja muda (seperti keterlibatan militer dalam food estate)," katanya.

Tanpa perbaikan distribusi kesempatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin hanya akan menjadi statistik mati bagi jutaan orang yang terjebak dalam kemacetan mobilitas sosial.