Dana Hibah dari APBN untuk Keraton Solo Diduga Masuk Rekening Pribadi

Suara.com - Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Solo) memasuki babak baru yang semakin kompleks.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, secara resmi menunjuk KGPH Tedjowulan sebagai Pelaksana Perlindungan Kawasan Cagar Budaya (KCB) Keraton Solo.

Langkah ini diambil di tengah memanasnya dualisme kepemimpinan dan polemik transparansi anggaran negara yang mengalir ke institusi adat tersebut.

Ketegangan ini bermula sejak wafatnya Pakubuwana XIII pada 2 November 2025.

Kekosongan tahta memicu perpecahan, di mana kubu KGPH Mangkubumi (GPH Hangabehi) dan kubu KGPAA Hamangkunegoro (Gusti Purbaya) sama-sama mengklaim legitimasi sebagai Pakubuwono XIV.

Kondisi ini diperparah dengan aksi protes terbuka, termasuk insiden viral GKR Timoer yang mengambil alih podium dalam sebuah acara beberapa waktu lalu.

Selain masalah tahta, Menteri Kebudayaan kini menyoroti tata kelola keuangan di lingkungan Keraton.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (21/1/2026), Fadli Zon mengungkapkan adanya temuan bahwa dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Solo, Pemerintah Provinsi, hingga APBN diduga diterima oleh oknum secara pribadi, bukan melalui institusi resmi yang akuntabel.

“Keraton Solo mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota Solo, dari provinsi, kemudian dari APBN. Selama ini menurut keterangan yang kami terima, penerimanya itu pribadi. Kita ingin ke depan ada pertanggungjawaban, terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN,” tegas Fadli di hadapan anggota dewan, yang dikutip pada Kamis (22/1/2026).

Ia menambahkan bahwa pengawasan ketat diperlukan karena kondisi fisik keraton kian memprihatinkan dengan banyaknya ruang yang mangkrak dan kebocoran bangunan di berbagai titik, meski kucuran dana pemerintah terus berjalan.

Kementerian Kebudayaan sebenarnya telah berupaya memediasi kedua kubu yang bersengketa setelah melewati masa berkabung 40 hari wafatnya PB XIII.

Namun, upaya rekonsiliasi tersebut menemui jalan buntu karena persoalan protokoler dan ego sektoral.

Fadli menceritakan bahwa pihak-pihak tertentu menolak hadir dalam rapat koordinasi karena mempermasalahkan penamaan pada surat undangan.

Sebagian pihak mendesak agar pemerintah mencantumkan gelar raja, sementara faktanya saat ini terdapat dua sosok yang mengklaim jabatan tersebut.

“Ada pihak yang tidak mau hadir karena dianggap pemerintah salah mengirim undangan. Undangannya pengen pakai nama rajanya, padahal rajanya sedang ada dua,” jelas Fadli.