Harga Pengadaan Chromebook Disetujui LKPP?

Suara.com - Proses pengadaan laptop Chromebook untuk sektor pendidikan dipastikan telah melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Fakta persidangan mengungkap bahwa penetapan harga dan pemilihan vendor sepenuhnya dikelola melalui sistem e-Katalog di bawah pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tanpa keterlibatan teknis dari Menteri Pendidikan.

Berdasarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan pemeriksaan pokok perkara, peran Menteri terbatas pada kebijakan dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara sistem, tidak tersedia ruang bagi Menteri untuk memberikan perintah, menunjuk vendor, maupun mengarahkan harga pengadaan.

Proses pengadaan Chromebook dilakukan secara ketat melalui tahapan verifikasi spesifikasi teknis dan kepatuhan regulasi. Negosiasi harga berlangsung transparan dalam e-Katalog sebelum akhirnya disetujui oleh LKPP di bawah koordinasi Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen.

Harga final yang ditetapkan berada pada kisaran Rp5,7 juta hingga Rp5,8 juta per unit. Harga ini sudah mencakup biaya Chrome Device Management (CDM) dan memenuhi ambang batas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25%.

Tim Penasihat Hukum Nadiem Makarim, Dr. Dodi S. Abdulkadir, menegaskan bahwa tuduhan kerugian negara akibat penggelembungan harga (mark-up) tidak memiliki dasar hukum.

"Harga di e-Katalog adalah hasil proses teknis dan negosiasi sah oleh LKPP. Tidak ada intervensi dari Nadiem Makarim karena sistem tidak memungkinkan hal tersebut," tegas Dodi.

Senada dengan itu, Dr. Ari Yusuf Amir menjelaskan bahwa penggunaan fitur CDM justru tidak membebani anggaran. Dibandingkan perangkat berbasis Windows yang memerlukan biaya lisensi dan manajemen mencapai ratusan dolar AS per tiga tahun, pemilihan Chromebook diklaim berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp1,2 triliun. Dengan demikian, penggunaan CDM terbukti tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan kerugian negara.