Adik Kandung Ungkap Ada Pejabat 'Telur Busuk' Dekat Presiden Prabowo

Suara.com - Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengeluarkan peringatan keras bagi para birokrat dan pelaku usaha yang bermain api. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan segan melakukan "pembersihan" besar-besaran terhadap sosok yang ia istilahkan sebagai 'telur busuk'.

Langkah tegas ini diambil guna memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tidak terhambat oleh praktik-praktik koruptif dan inefisiensi yang akut.

"Sekarang, tinggal masalah membersihkan 'telur-telur busuk' ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan," ujar Hashim dalam forum China Conference Southeast Asia di St. Regis Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam.

Pernyataan ini sekaligus merespons isu pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tengah menjadi sorotan publik.

Adik kandung Presiden Prabowo ini menekankan bahwa pemerintah tidak akan tebang pilih. Oknum elite yang terlibat dalam praktik kriminal hingga perusakan lingkungan dipastikan masuk dalam radar pembersihan.

Hashim mengungkapkan, momentum bersih-bersih birokrasi ini sudah dimulai. Ia melempar sinyal kuat bahwa akan ada lebih banyak kepala lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum.

"Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elite yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas," tegasnya.

Sebagai bukti konkret, Hashim menyinggung tindakan tegas di sektor lingkungan saat kunjungan kerja Presiden ke London dua pekan lalu. Sebanyak 28 perusahaan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dicabut izinnya karena terbukti merusak lingkungan dan mengancam nyawa warga.

Tak hanya sektor riil, sektor finansial juga menjadi sasaran. Hashim menyoroti praktik manipulasi pasar atau 'goreng saham' yang selama ini merugikan investor ritel dan masyarakat kecil.

"Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan (proses hukum) terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja," pungkas Hashim.