Bank Mandiri Salurkan Lebih dari 7,45 Juta Bansos pada 2025 untuk Akselerasi Ekonomi Kerakyatan

Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Per September 2025, ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur melalui Gini Ratio berada di level 0,363 atau turun 0,012 poin dibandingkan Maret 2025.

Pencapaian tersebut mencerminkan dampak positif kebijakan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah secara konsisten, termasuk melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Adapun, instrumen utama dalam kebijakan tersebut antara lain bantuan sosial dalam bentuk Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar keluarga prasejahtera secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, efektivitas kebijakan perlindungan sosial tersebut ditopang oleh peran lembaga keuangan dalam menyediakan sistem penyaluran yang andal, terintegrasi, dan menjangkau masyarakat secara luas. Sejalan dengan peran tersebut, sebagai mitra strategis pemerintah, sepanjang 2025 Bank Mandiri telah menyalurkan bansos sebesar Rp15,1 triliun kepada lebih dari 7,45 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 123 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, melalui skema Program Sembako dan PKH.

Penyaluran bansos dilakukan secara periodik sepanjang tahun 2025 sesuai dengan ketentuan pemerintah. Seluruh proses pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat dilakukan secara reguler melalui mekanisme yang terintegrasi guna memastikan akurasi data serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, perseroan terus mengakselerasi ekosistem penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi untuk memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

“Kami akan terus mendukung implementasi program-program pemerintah, khususnya yang terkait langsung dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat luas, guna memberikan nilai tambah bagi penguatan ekonomi kerakyatan,” ujar Riduan dalam keterangan resminya, Selasa (10/2/2026).

Riduan juga menjelaskan, untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial sesuai kebijakan pemerintah, Bank Mandiri secara aktif memperkuat koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait, mulai dari proses pendataan, pemutakhiran data, hingga distribusi kepada keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.

Upaya tersebut dilakukan guna mendukung akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial sekaligus menjaga kredibilitas serta keberlanjutan program perlindungan sosial yang menjadi prioritas pemerintah.

“Melalui koordinasi yang erat dengan kementerian dan pemangku kepentingan, Bank Mandiri memastikan setiap tahapan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, mulai dari validasi data hingga distribusi di lapangan, sehingga bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Riduan.

Penyaluran bansos yang tepat sasaran tersebut menjadi bagian dari peran bank berkode emiten BMRI ini dalam menjaga daya beli masyarakat rentan, memperkuat stabilitas konsumsi rumah tangga, serta mendukung akselerasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Selain terlibat aktif dalam penyaluran bansos, Bank Mandiri juga turut aktif mendukung Program Pemerintah yang ditujukan agar para penerima Bansos segera keluar dari daftar penerima. Pemerintah menargetkan lebih dari 300.000 orang dapat lepas dari daftar penerima bansos di akhir tahun 2026 ini.

Program tersebut mendorong para penerima bansos untuk mulai merintis usaha kecil sehingga mampu memperoleh penghasilan yang lebih berkelanjutan. Pada Triwulan IV 2025, Bank Mandiri telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi kepada penerima bansos yang telah memulai usaha kecil, antara lain melalui pemberian materi motivasi, pengelolaan keuangan, serta penguatan kemampuan pemasaran.

“Dukungan terhadap program prioritas pemerintah merupakan komitmen berkelanjutan Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah melalui sinergi yang terintegrasi, akselerasi yang bertumbuh, serta penguatan ekosistem BUMN, guna menghadirkan keunggulan berkelanjutan dan memperluas dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” pungkas Riduan. ***