Mari Elka Pangestu: Rasio Utang Indonesia Masih Terkendali

Suara.com - Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, memberikan pandangannya terkait kondisi fiskal Indonesia, khususnya mengenai posisi utang negara.

Ia menilai rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang saat ini berada di level 40,46 persen masih tergolong rendah dan kompetitif dibandingkan dengan banyak negara lain.

Mari menekankan bahwa masyarakat perlu melihat konteks yang lebih luas dalam menilai kesehatan ekonomi nasional, mengingat banyak negara maju justru memiliki rasio utang yang jauh melampaui angka 100 persen dari PDB mereka.

"Mengenai utang, kalau kita lihat 40 persen dari PDB, sebetulnya relatif rendah ya dibanding dengan banyak negara lain, apalagi negara maju yang sudah di atas 100 persen," ujar Mari di kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Menurut Mari, rasio utang terhadap PDB bukan satu-satunya tolok ukur yang harus diperhatikan. Ia mendorong publik untuk mencermati indikator lain yang lebih substansial, seperti Debt Service Ratio (DSR) atau rasio layanan utang.

Indikator DSR dianggap lebih akurat dalam mencerminkan kapasitas pemerintah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu.

Selain itu, aspek krusial yang harus dievaluasi adalah efektivitas penggunaan dana utang tersebut bagi pertumbuhan ekonomi.

"Semua negara juga berutang. Yang penting utang itu digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan (growth) atau tidak, sehingga bisa membayar kembali utangnya," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Meski menilai posisi utang saat ini masih aman, Mari mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh lengah. Ia menegaskan bahwa meningkatkan penerimaan negara (revenue) dari sektor non-utang tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan Kementerian Keuangan.

Beberapa langkah strategis yang menjadi "pekerjaan rumah" (PR) penting adalah:

• Perluasan Basis Pajak (Tax Base): Menjangkau potensi pajak baru guna mendiversifikasi sumber pendapatan.
• Perbaikan Administrasi Perpajakan: Meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pengumpulan pajak di lapangan.
• Optimalisasi Belanja: Menekan ketergantungan pada utang dengan memastikan setiap pengeluaran pemerintah lebih efisien dan tepat sasaran.

"Bagaimana program fiskal untuk mendapatkan revenue dari sumber lain, bukan hanya dari utang. Itulah mengapa program peningkatan pendapatan, baik dari perluasan basis pajak maupun perbaikan administrasi, menjadi sangat penting," tambah Mari.

Dari sisi pengeluaran (expenditure side), DEN menyoroti adanya ruang besar untuk melakukan pembenahan. Mari menilai efisiensi belanja pemerintah adalah kunci agar stabilitas fiskal tetap terjaga tanpa harus menambah beban utang secara berlebihan di masa depan.