Aturan WFA Libur Nyepi dan Idul Fitri 1447 H, Perusahaan Diminta Ikuti Regulasi

Suara.com - kebijakan fleksibilitas lokasi kerja bagi sektor swasta menjelang periode libur panjang tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menandatangani Surat Edaran Nomor M/2/HK.04/II/2026 pada 13 Februari 2026, yang mengatur tentang skema Kerja dari Mana Saja atau Work From Anywhere (WFA) bagi para pekerja dan buruh.

Langkah ini diambil untuk mengurai potensi kepadatan mobilitas masyarakat selama masa libur Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Selain aspek kelancaran lalu lintas, kebijakan ini bertujuan menjaga ritme produktivitas nasional serta memacu pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2026.

Melalui surat edaran tersebut, Menaker menghimbau para pelaku usaha di seluruh tanah air untuk memberikan ruang bagi karyawan melaksanakan tugas dari lokasi lain. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Linimasa Pelaksanaan: WFA direkomendasikan berlangsung pada 16-17 Maret 2026. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat menerapkan skema serupa pada 25-27 Maret 2026 guna mengantisipasi puncak lonjakan arus balik pasca-Lebaran.
• Status Hak Cuti: Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan WFA tidak memotong jatah cuti tahunan pekerja.
• Kompensasi Upah: Selama masa WFA, pekerja berhak menerima upah penuh sesuai dengan standar yang diterima saat bekerja di kantor atau berdasarkan kesepakatan kerja yang berlaku.
• Kewajiban Pekerja: Meski lokasi bekerja fleksibel, setiap buruh/pekerja wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya sesuai dengan standar operasional yang ada.

Pengecualian bagi Sektor Strategis

Pemerintah menyadari bahwa tidak semua bidang pekerjaan dapat dilakukan dari jarak jauh.

Sehingga, skema WFA ini dikecualikan bagi sektor-sektor esensial yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kelangsungan produksi, di antaranya:

• Kesehatan dan Logistik.
• Transportasi dan Keamanan.
• Manufaktur, Industri Makanan, dan Minuman.
• Perhotelan (Hospitality) dan Pusat Perbelanjaan.

Terkait jam kerja dan mekanisme pengawasan, Menaker memberikan wewenang penuh kepada setiap perusahaan untuk mengaturnya secara mandiri.

Perusahaan diminta menyusun sistem pelaporan dan koordinasi yang efektif agar performa karyawan tetap optimal meskipun tidak berada di lokasi kerja utama.