Sengkarut Tarif Impor AS, RI Diminta Tarik Rem Darurat Soal Perjanjian Dagang

Suara.com - Kebijakan tarif impor global Amerika Serikat (AS) yang kian tak menentu memaksa Indonesia untuk menghitung ulang langkah strategisnya.

Pemerintah diminta tidak gegabah dalam mengeksekusi komitmen dagang dengan Negeri Paman Sam, mengingat peta politik dan hukum di sana sedang bergejolak.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mengekor pada kesepakatan dagang yang telah dibahas sebelumnya. Menurutnya, posisi Indonesia harus lebih dinamis mengikuti situasi di AS yang masih cair.

Apalagi, Mahkamah Agung (Supreme Court) AS baru saja menganulir kebijakan tarif tersebut karena dinilai melampaui kewenangan Presiden Donald Trump. Momentum ini, kata Huda, harus dimanfaatkan Indonesia untuk meninjau ulang komitmen yang ada.

"Maka, pemerintah kita sebaiknya membatalkan dahulu perjanjian dagang kemarin yang sudah dibuat," ujar Huda kepada Suara.com, Senin (23/2/2026).

Huda menjelaskan, pembatalan atau penundaan ini sangat dimungkinkan secara hukum. Pasalnya, kesepakatan dagang yang dibahas belum memiliki kekuatan hukum final dan masih memerlukan proses ratifikasi di dalam negeri.

"Masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk bernegosiasi ulang karena perjanjian ini baru berlaku setelah diratifikasi melalui UU atau Perppu," jelasnya.

Lebih lanjut, Huda menilai putusan Mahkamah Agung AS memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Jakarta. Indonesia tidak perlu merasa tertekan untuk mengikuti poin-poin kesepakatan yang mungkin merugikan di masa depan.

Mengingat gaya kepemimpinan Donald Trump yang kerap berubah-ubah (unpredictable), Huda menyarankan Indonesia untuk bermain cantik dengan mengambil posisi sebagai pengamat terakhir sebelum bertindak.

"Keputusan Trump sangat bisa berubah sewaktu-waktu. Indonesia akan lebih baik menjadi last mover karena tekanan sekarang justru berada di pihak Trump," pungkasnya.