Harga BBM Terancam Naik Imbas Perang AS-Israel-Iran, Ini Penjelasan Lengkapnya

Suara.com - Eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel belakangan ini bukan sekadar isu politik mancanegara.

Pengamat ekonomi memperingatkan bahwa stabilitas ekonomi nasional kini berada di titik rawan, terutama terkait potensi lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Meskipun secara geografis Indonesia terpisah ribuan kilometer dari pusat pertempuran, efek domino atau spillover effect melalui jalur energi dan pasar keuangan global tidak dapat dihindari.

Dampak yang paling dikhawatirkan oleh para ekonom bukan sekadar fluktuasi angka di layar bursa, melainkan gangguan pada distribusi energi fisik secara global.

Titik nadir dari krisis ini terletak pada jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi energi dunia.

Skenario paling horor dalam konflik ini adalah kemungkinan perang, antara AS, Israel dan Iran memblokade Selat Hormuz.

Jalur ini merupakan rute transit krusial bagi sekitar seperlima dari total perdagangan minyak dunia setiap harinya.

Sebagai negara yang kini menyandang status importir neto minyak (net importer), Indonesia sangat rentan terhadap gangguan pasokan di jalur tersebut.

Jika Selat Hormuz benar-benar tertutup, pasokan minyak mentah dunia akan terganggu hebat dan harganya dipastikan melambung tinggi.

Hal ini secara otomatis akan membengkakkan beban biaya impor BBM ke dalam negeri. Rizal Taufiqurrahman, Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), memberikan gambaran mengenai dampak sistemik dari situasi ini.

"Dampaknya menjalar ke fiskal melalui peningkatan subsidi dan kompensasi energi, serta ke inflasi karena biaya transportasi dan logistik meningkat sehingga harga pangan ikut terdorong naik," papar Rizal, kepada Suara.com pada Senin (2/3/2026).

Selain masalah fisik energi, jalur pasar keuangan global menjadi pintu masuk pertama guncangan ekonomi ke Indonesia.

Rizal menjelaskan bahwa sentimen negatif dari Timur Tengah akan membuat pasar keuangan dunia, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi tertekan.

Dalam kancah ekonomi global, setiap kali terjadi ketegangan geopolitik berskala besar, perilaku investor akan berubah secara drastis.

Mereka cenderung menarik aset dari negara-negara berkembang (emerging markets) seperti Indonesia untuk memindahkan modal ke instrumen yang dianggap lebih stabil atau safe haven.

Fenomena arus modal keluar (capital outflow) secara masif ini menjadi ancaman serius bagi nilai tukar mata uang Garuda.

Rizal meluruskan persepsi publik bahwa krisis global akan melemahkan dolar. Faktanya, dalam kondisi darurat, Dolar AS justru berfungsi sebagai pelindung nilai yang permintaannya meningkat tajam.

"Setiap eskalasi konflik di Timur Tengah biasanya menaikkan ketidakpastian global sehingga investor mengalihkan dana dari negara berkembang ke aset aman," ujar Rizal saat dihubungi pada Senin (2/3/2026).

Kondisi tersebut menciptakan tekanan berantai pada pasar keuangan domestik. Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS menjadi ancaman paling nyata, yang kemudian disusul oleh kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) serta koreksi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Konflik geopolitik umumnya tidak membuat dolar melemah, justru sebaliknya. Dalam kondisi krisis, dolar berfungsi sebagai mata uang safe haven sehingga permintaannya meningkat," tegasnya.

Melihat potensi kejatuhan Rupiah yang kian dalam, otoritas moneter diharapkan mengambil langkah taktis. Tanpa adanya intervensi yang terukur di pasar valuta asing, volatilitas Rupiah akan semakin liar. Hal ini dikarenakan peluang penguatan mata uang nasional di tengah berkecamuknya perang antara Iran, Israel, dan AS hampir mustahil terjadi.

"Karena itu, peluang rupiah menguat akibat perang Iran–Israel & AS relatif kecil, yang lebih mungkin terjadi adalah capital outflow dan kebutuhan intervensi valas oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar," jelas Rizal lebih lanjut.

Kenaikan harga energi dunia yang dipicu oleh konflik ini pada akhirnya akan merembet ke sektor fundamental kehidupan masyarakat.

Ketika biaya logistik dan transportasi naik akibat harga BBM global yang mahal, harga komoditas pokok di pasar-pasar urban Indonesia akan ikut terkerek naik.

Kondisi ini merupakan ancaman serius bagi daya beli masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pusat-pusat ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia kini dihadapkan pada pilihan sulit: menambah beban anggaran untuk subsidi energi atau membiarkan harga BBM naik mengikuti pasar yang berisiko memicu inflasi tinggi.

Risiko utama bagi Indonesia di tengah krisis ini bukanlah pada hubungan dagang langsung dengan Teheran, melainkan pada guncangan harga energi dunia yang meluas.

Situasi ini menciptakan tantangan makroekonomi yang kompleks, di mana fiskal terserap lebih besar untuk subsidi sementara pendapatan negara berisiko tertekan oleh perlambatan ekonomi global.

Rizal menyimpulkan bahwa kombinasi antara melemahnya mata uang dan lonjakan biaya energi akan menciptakan tantangan yang sangat berat.

"Ini sekaligus rupiah tertekan, inflasi meningkat, dan ruang fiskal pemerintah ikut menyempit," tutupnya.