- Pemerintah bersama pihak terkait merealisasikan pembangunan rusun bersubsidi di Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- Proyek hunian tersebut direncanakan berdiri di lahan 12,8 hektare dengan total 18 menara setinggi 32 lantai.
- Pembangunan rusun ini diharapkan mampu menyediakan 140.000 unit apartemen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Suara.com - Pemerintah bersama sejumlah pihak mulai merealisasikan pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Proyek hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut diperkirakan memiliki nilai pembangunan hingga Rp 16 triliun.
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM dan CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan proyek tersebut akan dibangun secara bertahap dengan jumlah menara yang cukup besar.
Menurut Rosan, pembangunan rusun itu direncanakan berdiri di atas lahan sekitar 12,8 hektare dengan total 18 tower hunian.
"Nilai pembangunannya kan rencana dari 12,8 hektare (lahan) ini itu kita akan bangun totalnya menjadi 18 tower," ujar Rosan kepada wartawan usai groundbreaking pembangunan rusun di Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, dikutip Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, setiap tower rusun tersebut dirancang memiliki ketinggian sekitar 32 lantai. Dengan skala pembangunan tersebut, nilai investasi proyek diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.
"Itu perhitungannya kalau ini jadi eh dengan 32 lantai, more or less ya, kurang lebih ya, itu antara range-nya antara Rp 14 sampai Rp 16 triliun," ungkap Rosan.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo mengatakan proyek tersebut diharapkan dapat menyediakan hunian bagi masyarakat yang masih kesulitan memiliki rumah.
"Nanti kita harapkan bisa menyediakan 140.000 unit apartemen kepada rakyat kita yang ingin memiliki rumah," kata Hashim.
Baca Juga: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah Tiap Tahun, Pertumbuhan Ekonomi Diklaim Bakal Meroket
Ia menyebut kebutuhan rumah di Indonesia masih sangat besar, dengan jutaan keluarga masih menunggu akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
"Dan seperti saya katakan tadi waktu acara, eh ada yang sudah minta, sudah antrian, itu antara 9 sampai 15 juta keluarga yang masih, in antrian, mau dapat rumah baru, rumah yang terjangkau," ujar Hashim.
Selain itu, pemerintah juga mencatat masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
"Tapi di samping itu, ada 27 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni. Berarti tempat kumuh, gubuk-gubuk, tempat tidak ada air, tidak ada listrik, dan sebagainya, dan sebagainya," pungkas Hashim.
