- MK memutus UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang pensiun pejabat inkonstitusional pada 16 Maret 2026.
- DPR dan Pemerintah diberi waktu dua tahun menyusun peraturan baru pengganti UU tersebut secara komprehensif.
- MK mensyaratkan aturan baru harus membedakan klasifikasi pejabat dan model pembayaran pensiun baru.
Gugatan ini diajukan oleh Ahmad Sadzali dkk yang menyasar beberapa pasal krusial dalam UU 12/1980, di antaranya:
Pasal 12: Hak pensiun bagi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat.
Pasal 16–19: Aturan mengenai penghentian pensiun serta pengalihan hak pensiun kepada janda, duda, atau anak (pensiun terusan).
5. Nasib Gugatan Penghapusan Pensiun DPR
Terkait permohonan nomor 176/PUU-XXIII/2025 yang secara khusus meminta penghapusan uang pensiun anggota DPR, MK menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.
Alasannya, MK telah lebih dahulu memutuskan bahwa seluruh isi UU 12/1980 (yang menaungi pensiun DPR) harus diganti secara menyeluruh dalam putusan sebelumnya.
TERPOPULER
