REGIONAL:
- Pemerintah kucurkan BLT Rp3,9 triliun untuk 22 juta KPM guna jaga daya beli masyarakat.
- Efisiensi anggaran K/L capai Rp130,2 T dengan pangkas perjalanan dinas dan belanja non-prioritas.
- Kebijakan WFH ASN hemat subsidi BBM Rp6,2 triliun dan dorong transformasi energi biodiesel B50.
Suara.com - Pemerintah resmi menekan pedal rem dalam-dalam untuk urusan belanja birokrasi. Lewat sebuah langkah berani, paket transformasi budaya kerja dan efisiensi anggaran besar-besaran resmi digulirkan. Tujuannya satu untuk memastikan "napas" APBN tetap panjang untuk menyokong rakyat kecil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pengetatan ikat pinggang di level kementerian dan lembaga tidak akan mengganggu jaring pengaman sosial. Sebaliknya, penghematan ini menjadi "bahan bakar" untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
“Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko untuk 22 juta KPM yang akan dilaksanakan di bulan ini dan bulan depan dengan nilai Rp3,9 triliun,” tegas Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).
Langkah pemerintah kali ini terbilang ekstrem. Nilai refocusing anggaran kementerian dan lembaga (K/L) dipatok pada angka yang fantastis, yakni berkisar antara Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Pos-pos belanja "manis" seperti perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel, belanja non-operasional, hingga seremoni yang sekadar potong pita resmi dipangkas. Anggaran tersebut dialihkan ke program yang lebih produktif dan menyentuh langsung akar rumput.
Tak hanya soal uang tunai, efisiensi juga merambah ke gaya hidup abdi negara. Kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN kembali diaktifkan, dibarengi dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
“Potensi penghematan dari kebijakan WFH ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM,” ungkap Airlangga.
Selain memangkas mobilitas, pemerintah juga mengandalkan strategi energi melalui implementasi biodiesel B50. Langkah ini diharapkan mampu menekan ketergantungan pada impor serta beban subsidi energi yang kian membengkak.
Di sisi lain, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sebagai pilar efisiensi belanja negara yang berdampak jangka panjang pada kualitas SDM.
Airlangga meyakini, meski pemerintah sedang melakukan efisiensi besar-besaran, ruang fiskal justru akan semakin kuat. Dengan begitu, negara memiliki kuda-kuda yang kokoh untuk melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi.
“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” pungkasnya.
TERPOPULER
