REGIONAL:
- Ketua Ikappi, Reynaldi, menyatakan kebijakan pembatasan BBM pada 5 April 2026 berisiko meningkatkan biaya logistik dan harga pangan.
- Sistem distribusi pangan konvensional yang bergantung pada energi membuat fluktuasi harga komoditas sulit ditekan di berbagai wilayah.
- Pemerintah disarankan memperkuat sentra produksi dalam negeri serta memperbaiki tata niaga pangan guna menstabilkan harga pasar secara alami.
Suara.com - Rencana kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah dinilai berisiko memberikan dampak berantai terhadap stabilitas harga pangan di dalam negeri.
Kekhawatiran ini muncul di tengah kondisi harga sejumlah komoditas di pasar tradisional yang hingga kini masih menunjukkan fluktuasi dan belum kembali ke level ideal.
Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan, menyoroti bahwa ketergantungan sektor distribusi pangan pada sistem konvensional menjadikan harga pangan sangat sensitif terhadap perubahan biaya energi.
Menurutnya, transportasi logistik merupakan komponen vital dalam menyalurkan bahan pangan dari produsen ke konsumen.
“Tentunya nanti (pembatasan BBM) akan berpengaruh (terhadap kenaikan harga pangan),” ujar Reynaldi saat memberikan keterangan pada Minggu (5/4/2026).
Reynaldi menjelaskan bahwa kebijakan penghematan energi, seperti pemberlakuan work from home (WFH), tidak serta-merta berdampak pada penurunan harga pangan.
Hal ini dikarenakan rantai pasok pangan tetap menuntut mobilitas tinggi yang tidak bisa digantikan oleh sistem kerja jarak jauh. Apalagi, Indonesia memiliki tantangan geografis yang luas untuk menjangkau wilayah pelosok.
Ia menambahkan bahwa distribusi dari sentra produksi menuju pasar membutuhkan biaya logistik yang besar.
Akses ke daerah terpencil yang sulit dijangkau akan mengonsumsi energi lebih banyak, sehingga setiap perubahan kebijakan BBM akan langsung membebani ongkos angkut.
“Pendistribusian kita masih konvensional. Bagaimana dengan daerah-daerah pelosok yang kesulitan akses, tentu akan memakan energi yang besar,” tuturnya.
Harga Daging Sapi Masih Bertahan Tinggi
Kondisi harga komoditas saat ini pun terpantau masih beragam. Reynaldi mencontohkan harga daging sapi yang masih tertahan di kisaran Rp142.000 hingga Rp145.000 per kilogram.
Padahal, harga normal komoditas tersebut idealnya berada di rentang Rp125.000 sampai Rp130.000 per kilogram.
Tingginya harga ini dinilai kontradiktif dengan upaya pemerintah yang melakukan impor daging sapi untuk stabilisasi harga. Menurut Reynaldi, kenaikan biaya logistik yang dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak dunia turut memperberat beban distribusi sehingga harga di pasar sulit turun.
“Untuk daging sapi memang terjadi kenaikan. Ini kontradiksi dengan alasan impor daging sapi untuk stabilisasi, namun faktanya harga belum juga turun secara signifikan,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Ikappi menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada penguatan sektor produksi di dalam negeri daripada hanya mengandalkan kebijakan impor.
Stimulus fiskal maupun non-fiskal serta perbaikan infrastruktur di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dinilai jauh lebih efektif untuk menekan harga melalui limpahan stok lokal.
“Yang utama tentu penguatan sentra-sentra produksi kita agar hasilnya berlimpah. Hal itu yang mampu menekan harga di pasaran secara alami,” ucap Reynaldi.
Selain penguatan produksi, perbaikan tata niaga pangan dari hulu ke hilir menjadi urgensi untuk menciptakan efisiensi distribusi.
Dengan tata niaga yang lebih baik, tekanan biaya yang bersumber dari kenaikan harga energi maupun logistik diharapkan dapat diminimalisir sehingga beban harga tidak sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat sebagai konsumen akhir.
TERPOPULER
