- Perang Timur Tengah picu kelangkaan biji plastik global, ganggu produksi kemasan ID FOOD.
- Stok beras, minyak goreng, dan pupuk terancam akibat sulitnya pasokan karung serta plastik.
- ID FOOD khawatir gangguan kemasan hambat distribusi Cadangan Pangan Pemerintah dan Pangan Murah.
Suara.com - Dampak eskalasi konflik di Timur Tengah mulai merembet ke sektor pangan nasional. Bukan sekadar kenaikan harga, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD kini mengaku kesulitan mencari bahan kemasan plastik untuk produk-produk pangan mereka.
Direktur Utama ID FOOD, Ghimoyo mengungkapkan, ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah mengganggu pasokan biji plastik global. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi ketahanan pangan domestik.
"Kami kesulitan yang sekarang lagi terasa di pihak kami sebagai pemain pangan, yaitu kesulitan kemasan. Di semua pabrik-pabrik itu sudah mulai terasa kelangkaan biji plastik," ujar Ghimoyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).
Ghimoyo menjelaskan, plastik merupakan komponen krusial dalam industri pangan. Tanpa kemasan yang memadai, distribusi komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, hingga pupuk dipastikan bakal terhambat.
"Seluruh pangan, pupuk, dan beras itu menggunakan karung plastik. Lalu kemasan-kemasan kiloan dan minyak goreng juga menggunakan bahan yang sama," paparnya.
Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu penugasan pemerintah kepada ID FOOD, terutama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pasalnya, ID FOOD bertanggung jawab atas enam komoditas utama: daging ruminansia, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, dan ikan kembung.
Tak hanya itu, program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyasar 420 titik di seluruh Indonesia pada tahun 2026 juga terancam ikut terdampak jika masalah kemasan ini tak segera terurai.
Kelangkaan ini sejatinya merupakan imbas logis dari posisi Timur Tengah sebagai jantung produsen bahan baku plastik dunia. Berdasarkan data S&P Global Energy, kawasan tersebut menyumbang sekitar 25% ekspor polyethylene dan polypropylene dunia.
Gejolak perang di wilayah tersebut tidak hanya memicu lonjakan harga minyak bumi sebagai bahan dasar plastik, tetapi juga memutus rantai distribusi biji plastik ke pasar internasional, termasuk Indonesia.