- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pengadaan motor listrik program Makan Bergizi Gratis menggunakan anggaran tahun 2025 lalu.
- Pemerintah memastikan tidak mengalokasikan dana pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis pada tahun anggaran 2026.
- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah hoaks jumlah unit dan menyatakan realisasi pengadaan sebanyak 21.801 motor listrik.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan kalau pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari anggaran tahun lalu.
Sedangkan untuk tahun anggaran 2026 ini, Menkeu Purbaya memastikan tidak ada dana untuk pengadaan motor MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN). Ia juga mengaku baru mengetahui beberapa waktu belakangan soal pengadaan barang tersebut.
"Tahun lalu itu rupanya. Tahun ini enggak ada. Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya kalau enggak salah. Saya harus tanya Dirjen Anggaran lagi," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Setelah mengetahui adanya pengadaan motor listrik untuk MBG, Purbaya memutuskan untuk memotong anggaran tersebut. Ia kembali memastikan tidak ada anggaran motor MBG untuk tahun ini.
"Tanya ke ketua BGN deh, yang jelas tahun ini enggak ada lagi. Saya sudah cek lagi barusan," lanjutnya.
Soal puluhan motor listrik MBG yang viral, ia mengakui kalau itu berasal dari anggaran tahun lalu. Tak menutup kemungkinan kalau barang tersebut memang sudah telanjur dibeli.

"Ya kan anggaran tahun lalu pasti sudah bayar mereka itu. Tanya saja ke Ketua BGN gimana statusnya," jelas dia.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana meluruskan simpang siur informasi di media sosial. Dadan membenarkan adanya pengadaan motor listrik tersebut sebagai bagian dari anggaran tahun 2025 untuk menunjang operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, Dadan membantah angka 70.000 unit yang beredar di masyarakat. Ia menyebut angka tersebut hoaks.
"Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," jelas Dadan. Saat ini, belasan ribu motor tersebut masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan belum didistribusikan ke lapangan.