Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama

Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memastikan akan membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketenagakerjaan secara bersama sebelum diajukan kepada pemerintah.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (11/4/2026) menegaskan bahwa penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru harus berangkat dari kesepahaman bersama.

“Oleh karena itu, seluruh substansi akan terlebih dahulu dibahas secara mendalam dan konstruktif di antara kedua pihak, sebelum disampaikan kepada pemerintah,” tegas Shinta.

Menurut dia, pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya implementatif dan berdaya saing, tetapi juga mencerminkan keseimbangan kepentingan serta memberikan kepastian bagi dunia usaha dan perlindungan yang adil bagi pekerja.

Kesepahaman tersebut mengemuka dalam forum Halal Bihalal yang diselenggarakan Apindo dengan melibatkan perwakilan pemerintah serta pimpinan serikat pekerja/buruh di kantor Apindo, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Shinta menambahkan bahwa Apindo merupakan wadah bersama bagi pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja untuk berdialog secara terbuka dan kolaboratif.

“Hubungan antara pengusaha dan pekerja tidak semata-mata bersifat formal, melainkan merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling terhubung layaknya sebuah keluarga besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, di tengah tekanan global seperti kenaikan biaya bahan baku, logistik, serta dinamika geopolitik, Shinta menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan memperkuat kolaborasi.

“Pengusaha dan pekerja bukanlah pihak yang saling berhadapan. Tantangan kita adalah kompetisi global, sehingga kita perlu berjalan bersama, menyusun strategi, dan menghadirkan solusi secara kolektif,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menekankan pentingnya komunikasi yang konstruktif dan setara antara pengusaha dan serikat pekerja.

Ia mendorong agar berbagai isu strategis ketenagakerjaan didiskusikan terlebih dahulu secara bersama sebelum dibawa ke pemerintah maupun DPR.

Jumhur juga menyoroti pentingnya reformasi kebijakan pengupahan yang lebih berkeadilan serta penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Selain itu, ia mengingatkan perlunya kesiapan menghadapi disrupsi teknologi dan otomatisasi melalui program pengembangan keterampilan yang terencana dan berkelanjutan.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menegaskan bahwa penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang komprehensif hanya dapat dicapai melalui dialog sosial yang intensif dan konstruktif antara pengusaha dan serikat pekerja.

Menurutnya, pendekatan berbasis kemitraan menjadi kunci dalam merumuskan regulasi yang responsif sekaligus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara seimbang.

Lebih lanjut, dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi inisiatif Apindo yang membuka ruang dialog langsung antara pengusaha dan pekerja.

Ia menegaskan bahwa DPR mendorong dialog sosial yang inklusif serta partisipasi publik luas sebagai masukan penting dalam proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, Dasco juga menekankan pentingnya menghadirkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, serta tidak mengulang dinamika masa lalu yang belum sepenuhnya diterima baik oleh pengusaha maupun pekerja.

Ia berharap momentum ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk merumuskan berbagai poin kesepahaman, khususnya pada isu-isu yang masih memerlukan titik temu.