Siapa Yang Tanggung Tekor SPBU Swasta?

Suara.com - Papan digital di gerbang SPBU Shell, BP-AKR, dan Vivo di sudut-sudut Jakarta masih bergeming. Angka yang tertera pada April 2026 ini masih sama dengan bulan sebelumnya.

Pemandangan ini bak anomali di tengah pasar global yang sedang "kebakaran". Sejak ketegangan geopolitik menyumbat urat nadi Selat Hormuz, harga minyak mentah dunia telah melesat melampaui angka psikologis US$ 100 per barel.

Normalnya, tanggal satu adalah ritual penyesuaian harga bagi Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Namun, April ini suasananya berbeda. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengetuk palu untuk meminta tidak ada kenaikan harga BBM untuk semua pihak.

Intruksi Pemerintah

Instruksi ini diikuti dengan patuh meski mungkin dengan napas tersengal oleh para operator swasta. Pertanyaannya: di bisnis yang murni mengandalkan margin literan, siapa yang menanggung "tekor" akibat selisih harga ini?

PT Aneka Petroindo Raya atau BP-AKR sebagai salah satu operator stasiun pengisian bahan bakar umum swasta hanya bisa manut mengikuti arahan pemerintah terkait dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak.

"BP- AKR menghormati kebijakan pemerintah terkait tata kelola dan penetapan harga bahan bakar di Indonesia." tulis Manajemen AKR melalui surat elektroniknya kepada Suara.com.

Bagi operator swasta, mengikuti langkah PT Pertamina (Persero) bukan sekadar bentuk solidaritas, melainkan strategi bertahan hidup. Sebagai penguasa lebih dari 80% pangsa pasar hilir migas di Indonesia, Pertamina memiliki "daya paksa" secara tidak langsung.

"Mereka (swasta) lebih mempertimbangkan harga Pertamina. Kalau mereka menaikkan lebih tinggi sementara Pertamina tetap, konsumen akan migrasi besar-besaran," ujar Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada kepada Suara.com.

Dalam kalkulasi bisnis, kehilangan pelanggan jauh lebih mengerikan ketimbang menanggung rugi tipis untuk sementara waktu. Jika Vivo atau BP-AKR nekat mengerek harga di saat Pertamax masih dibanderol dengan harga lama, antrean di SPBU mereka dipastikan bakal menguap dalam semalam.

Bakar Duit di Balik Nozzle

Berbeda dengan Pertamina yang memiliki bantalan lewat skema kompensasi dari APBN untuk BBM penugasan, operator swasta murni bermain di kolam nonsubsidi. Setiap liter yang mereka jual saat ini praktis membawa aroma "bakar duit".

Sumber di kalangan industri menyebutkan bahwa biaya perolehan (landed cost) BBM saat ini sudah jauh melampaui harga jual di pompa. Jika fluktuasi Mean of Platts Singapore (MOPS) dan pelemahan kurs Rupiah terus menekan, ruang napas mereka kian sempit.

Laporan lapangan menunjukkan indikasi lain: stok di beberapa SPBU swasta mulai menipis. Ada aroma pembatasan kuota impor sebagai bentuk efisiensi agar kerugian tidak membengkak. Sebab, semakin banyak liter yang terjual di harga "diskon" pemerintah, semakin besar pula lubang neraca keuangan mereka.

Mencari Jalan Tengah

Menteri Bahlil sendiri menyadari kegelisahan para pengusaha ini. "Terkait BBM nonsubsidi, kami dengan tim Pertamina maupun SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai," tegasnya dalam konferensi pers medio Maret lalu.

Pemerintah kabarnya tengah menggodok formulasi harga baru. Opsi yang tersedia cukup pelik, salh satunya mengubah komponen biaya distribusi atau margin dalam Keputusan Menteri ESDM agar lebih fleksibel, selain itu memberikan relaksasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di tingkat daerah untuk menekan harga jual akhir.

Namun, selama pembahasan di Jakarta belum menemui titik temu, para operator harus menelan pil pahit. Manajemen SPBU swasta kini hanya bisa menyatakan komitmen untuk menghormati kebijakan pemerintah meski tekanan pasar kian nyata.

Siapa yang Akhirnya Membayar?

Dalam ekosistem energi, tidak ada makan siang yang gratis. Jika harga minyak dunia tetap bertengger di level tinggi, beban "tekor" ini akan terdistribusi ke tiga arah operator, pemerintah dan konsumen.

Bagi SPBU swasta, bertahan di April 2026 adalah sebuah perjudian besar. Jika kebijakan ini berlarut-larut tanpa kepastian formulasi harga yang adil, opsi mereka hanya tersisa dua: terus "berdarah" demi eksistensi, atau perlahan menutup keran dispenser karena tak sanggup lagi membiayai kerugian.