- Pemerintah diingatkan agar tidak gegabah menerapkan pelarangan total rokok elektrik demi menghindari dampak ekonomi negatif.
- Wacana pelarangan muncul karena maraknya penyalahgunaan produk ilegal sebagai media narkotika yang memerlukan pengawasan ketat serta edukasi masyarakat.
- DPR mendorong pemerintah menyusun regulasi berbasis risiko agar kebijakan tetap seimbang tanpa merugikan pelaku UMKM dan tenaga kerja.
Suara.com - Wacana pelarangan rokok elektrik atau vape dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang luas, termasuk risiko hilangnya lapangan kerja.
Sejumlah anggota DPR mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil kebijakan tersebut.
Isu pelarangan vape mencuat seiring meningkatnya temuan penyalahgunaan produk ilegal sebagai media peredaran narkotika. Namun, para legislator menilai kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam menyusun regulasi terkait vape.
"Kebijakan yang diambil harus berbasis risiko. Jika memang terbukti menjadi media utama penyalahgunaan narkotika, maka langkah tegas perlu dipertimbangkan," ujar Netty di Jakarta, seperti dikutip, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, penyalahgunaan rokok elektrik tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh persoalan pengawasan dan dampak sosial ekonomi yang lebih luas.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan produk yang tidak sesuai standar.
“Edukasi menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak pada produk yang terlihat aman, tetapi ternyata berisiko tinggi,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mengingatkan bahwa pelarangan total vape dapat berdampak serius terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut.
"Kebijakan tersebut harus melalui tahapan yang matang. Banyak pelaku UMKM yang menggantungkan usahanya pada penjualan vape, dan tidak sedikit masyarakat yang juga menggunakannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang bersifat reaktif tanpa kajian mendalam justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
DPR pun mendorong pemerintah untuk mengedepankan kebijakan yang seimbang, dengan menggabungkan penguatan pengawasan, edukasi berbasis risiko, serta langkah regulatif yang terukur agar tidak memicu dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk potensi kehilangan lapangan kerja.
TERPOPULER
