S&P: Peringkat Kredit Indonesia Paling Rentan Turun di Asia Tenggara

Suara.com - Peringkat kredit Indonesia menjadi yang paling rentan turun di antara negara-negara Asia Tenggara, demikian disampaikan oleh lembaga pemeringkat S&P Global Rating pada Rabu (15/4/2026).

Dalam analisisnya S&P melihat dampak konflik di Timur Tengah yang berkepanjangan akan terutama berdampak pada Indonesia, terutama imbas harga komoditas energi yang masih akan terus tinggi.

"Kualitas kredit negara dengan bantalan peringkat lebih tipis berisiko turun dalam skenario disrupsi pasar energi yang berkepanjangan. Di Asia Tenggara, kami melihat peringkat kredit Indonesia lebih rentan jika konflik tak segera usai," beber S&P dalam laporannya dilansir dari Bloomberg.

Dijelaskan lebih lanjut, harga energi yang terus naik akan memaksa pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan subsidi dan menekan anggaran atau APBN. Sementara ongkos impor minyak yang semakin mahal akan membuat defisit transaksi berjalan semakin lebar.

Selain itu tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi juga berpotensi mendorong kenaikan suku bunga. Konsekuensinya biaya pinjaman pemerintah juga akan meningkat dan berujung pada tekanan lebih besar ke fiskal.

Berbeda dari Indonesia, S&P menilai Malaysia memiliki daya tahan lebih baik di tengah krisis energi yang sedang berlangsung.

Meski Malaysia juga memberikan subsidi energi dan berisiko mengalami defisit anggaran lebih besar, tapi negeri jiran itu memiliki pasar keuangan domestik yang dalam dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Thailand juga menghadapi risiko perlambatan ekonomi dan menyempitnya ruang fiskal. Tapi Thailand memiliki kekuatan di sisi kebijakan moneter dan kondisi eksternal yang lebih solid.

Vietnam di sisi lain, berkat pertumbuhan ekonomi dan ekspor yang kuat, dinilai memiliki bantalan yang lebih tebal. Tetapi risiko tetap ada, yang muncul dari biaya impor energi tinggi dan menyusutnya cadangan devisa.

Pemerintah Optimistis

Menghadapi berbagai tekanan ini, pemerintah sendiri masih optimistis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam kunjunga ke Amerika Serikat pada pekan ini, mengatakan
Bank Dunia hingga lembaga pemeringkat global mengapresiasi arah strategi kebijakan fiskal Indonesia.

Klaim itu ia sampaikan usai bertemu dengan petinggi Bank Dunia serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional termasuk S&P Global Ratings.

"Bank dunia dan lembaga pemeringkat amat puas dengan penjelasan tentang strategi kita. Jadi, keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat bersamaan sepertinya sudah hilang," kata Purbaya, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menyebut Bank Dunia juga menyatakan minat untuk memperdalam kerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam mendukung pembangunan jangka panjang, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan proyek strategis di negara berkembang.

Selain itu, di tengah rangkaian agendanya, Purbaya juga bertemu dengan 18 investor besar, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity Investments. Menurut Purbaya, para investor menanyakan perihal kemampuan Indonesia mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dengan pengelolaan anggaran yang tetap terkendali.

Merespons itu, Menkeu memaparkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian global.

“Mereka suka dengan penjelasan kami bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Itu yang mereka pegang,” ujarnya.

Terkait minat investasi, Menkeu menyampaikan bahwa investor global, khususnya dari Amerika Serikat, menunjukkan ketertarikan pada instrumen sektor keuangan, baik fixed income maupun equity.

"Ini sebagian besar merupakan investasi portofolio, bukan foreign direct investment (FDI). Namun, kami optimistis dalam waktu dekat aliran dana tersebut akan masuk dan turut mendorong penguatan pasar modal Indonesia," tutur Purbaya.