Pemerintah Gunakan Cara Baru Pantau BBM Subsidi Agar Tak Bocor

Suara.com - Pemerintah terus memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah memanfaatkan integrasi data kendaraan bermotor untuk mengontrol distribusi energi bersubsidi.

Strategi itu merupakan kolaborasi dari PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan Korlantas Polri yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu (22/4).

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi dalam pemanfaatan data kendaraan sebagai basis pengaturan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menyebut langkah ini sebagai upaya konkret untuk memperbaiki tata kelola subsidi energi.

"Kolaborasi BPH Migas, Korlantas Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan data kendaraan ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran," ujarnya Wahyudi di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menegaskan, integrasi data lintas sektor ini memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan distribusi BBM, sekaligus mendukung pengendalian konsumsi melalui sistem digital berbasis data kendaraan.

"Integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan bersama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung subsidi tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi layanan publik, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi secara menyeluruh," tambahnya.

Sinergi lintas lembaga ini juga melibatkan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lain, guna memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume melalui sistem yang terintegrasi.

Sementara, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa pengelolaan subsidi energi merupakan amanah negara yang harus dijaga dengan baik.

"Subsidi bahan bakar minyak merupakan amanah negara yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyaluran subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," jelas Mars Ega.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan terus berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital yang lebih adaptif untuk meningkatkan akurasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada proses manual.

"Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Korlantas Polri merupakan kunci dalam mewujudkan subsidi energi yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan," pungkas Mars Ega.