- KPPU menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 platform pinjaman daring pada 26 Maret 2026 karena dugaan pelanggaran.
- AFPI mengkritik ketidakterbukaan metode perhitungan denda bervariasi yang diterapkan KPPU terhadap puluhan perusahaan pinjaman daring tersebut.
- Komisi VI DPR RI menyoroti perlunya revisi undang-undang persaingan usaha akibat kekosongan regulasi dan kelemahan kelembagaan KPPU saat ini.
"Kelembagaan KPPU ini sendiri masih banyak kelemahan dan kekurangan. Kita ingin KPPU juga menjadi lembaga yang kuat tapi jangan diartikan untuk mempersulit dunia usaha," pungkasnya.
TERPOPULER
