Harga Acuan Beras Dinilai Sudah Tak Realistis, Berapa Seharusnya?

Suara.com - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai kebijakan harga beras nasional menghadapi tekanan serius seiring terus naiknya harga gabah di tingkat petani dan penggilingan.

Ia menyebut Harga Eceran Tertinggi (HET) beras kini semakin sulit diterapkan secara realistis oleh pelaku usaha.

Menurut Khudori, ketidaksinkronan antara harga bahan baku dan batas harga jual membuat produsen beras berada dalam tekanan berat, bahkan berisiko terus merugi jika tetap mematuhi aturan HET.

"Ketika harga GKP di atas HPP, HET beras potensial terlampaui. Gabah adalah bahan baku beras. Ketika harga gabah tinggi, harga beras juga tinggi. Implikasinya, pelaku usaha akan kesulitan mematuhi HET," ujar Khudori kepada wartawan, Kamis (7/4/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah menetapkan HET dengan asumsi harga gabah bergerak di sekitar Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Masalahnya, dalam praktik di lapangan, harga gabah justru terus berada di atas asumsi tersebut.

Khudori mencontohkan, harga gabah saat ini di sejumlah wilayah seperti Lampung dan Jawa Timur telah berada di kisaran Rp 7.400 hingga Rp 8.200 per kilogram, jauh di atas HPP Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.

"Untuk bisa menjual beras dengan kalkulasi seperti di atas, harga GKP maksimal Rp 6.500/kg dengan rendemen minimal 55,4 persen," katanya.

Dengan harga gabah yang lebih tinggi, biaya produksi otomatis ikut melonjak, sementara produsen tetap dibatasi oleh HET yang tidak berubah sebanding.

Menurut Khudori, persoalan paling terasa pada produsen beras premium maupun medium karena ruang margin makin sempit setelah memperhitungkan biaya penggilingan, kemasan, distribusi, dan operasional.

"Ketika harga gabah tinggi dan rendemen giling hanya berkisar 54-55 persen, produsen beras pasti tekor ketika menjual sesuai HET," katanya.

Ia menyebut kondisi tersebut menempatkan pelaku usaha pada situasi dilematis. Menjual di atas HET berpotensi dianggap melanggar, namun menjual sesuai HET berarti harus menanggung kerugian.

"Apabila menjual di atas HET akan dinilai melanggar dan dapat dikenai sanksi. Sebaliknya, jika tetap menjual di bawah HET kerugian akan terus menggerogoti keuangan perusahaan," ucap Khudori.

Khudori juga menyoroti ketimpangan kebijakan harga antara beras medium dan premium. Dalam beberapa tahun terakhir, HET beras medium mengalami kenaikan cukup besar, sementara premium dinilai tidak mendapat penyesuaian serupa.

"Kalau HET beras medium dikoreksi karena kenaikan harga bahan baku gabah, mengapa koreksi serupa tidak dilakukan pada HET beras premium?" katanya.

Menurut dia, kebijakan harga yang tidak adaptif terhadap perubahan struktur biaya berpotensi menekan industri perberasan dari hulu ke hilir, terutama penggilingan kecil dan produsen bermerek.

Khudori menilai evaluasi terhadap HET menjadi penting agar regulasi tetap melindungi konsumen tanpa mematikan pelaku usaha. "Situasi ini amat dilematis bagi pelaku usaha," pungkasnya.