Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?

Suara.com - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat langkah pengendalian harga beras dengan merangkul seluruh lini dalam rantai pasok pangan. Kolaborasi ini melibatkan Perum Bulog, pelaku usaha penggilingan (PERPADI), petani (HKTI), hingga ritel modern (APRINDO) guna memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas harga di pasar.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pemerintah memerlukan data riil dari lapangan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. "Kami ingin mendapatkan informasi yang jelas dari pelaku usaha dan petani mengenai kondisi sebenarnya, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan dinamika pasar," ujarnya dalam pertemuan di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Dalam upaya menahan laju harga, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap menjadi senjata utama. Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, menyarankan agar distribusi SPHP dilakukan secara fleksibel dan efektif mengikuti fluktuasi harga. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan persaingan pembelian gabah agar harga di tingkat hulu tidak melonjak liar.

Di sisi produsen, Wakil Ketua Umum DPN HKTI, Mulyono Machmur, menyebutkan bahwa harga Gabah Kering Panen (GKP) saat ini, yang berada di kisaran Rp6.500 per kilogram, sudah sangat ideal bagi kesejahteraan petani. "Angka ini sudah cukup bagus dan patut dipertahankan untuk menjaga semangat produksi petani," jelasnya.

Namun, tantangan muncul dari sisi biaya produksi. Pelaku usaha mengeluhkan kenaikan harga bahan baku, biaya distribusi, hingga kemasan yang menekan margin usaha. Menanggapi hal ini, perwakilan PERPADI, Budiman, mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) guna menyesuaikan dengan struktur biaya aktual di lapangan.

Melalui sinergi ini, pemerintah optimis pasokan beras tetap aman dan lonjakan harga dapat segera diredam demi menjaga daya beli masyarakat.