Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Pakar Prediksi Harga BBM Nonsubsidi dan Bahan Baku Impor Naik!

Suara.com - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai bakal memberi tekanan besar terhadap harga bahan baku impor hingga harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Indonesia. 

Kondisi ini terjadi di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah.

Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Hamid Paddu, mengatakan melemahnya kurs rupiah akan langsung memengaruhi biaya impor, terutama untuk kebutuhan energi dan bahan baku industri yang dibeli menggunakan dolar AS.

“Impor tentu dibeli dengan nilai mata uang valuta asing, dalam hal ini dolar AS. Makanya, nilai tukar sangat mempengaruhi harga BBM,” ujar Hamid dalam keterangannya Sabtu (16/5/2026).

Pada pertengahan Mei 2026, rupiah terus tertekan hingga menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS. 

Bahkan, pada penutupan perdagangan Kamis, 14 Mei 2026, kurs rupiah berada di level Rp17.529 per dolar AS.

Menurut Hamid, tekanan terhadap harga energi semakin berat karena Indonesia masih berstatus sebagai net importir minyak sejak 2004.

Kebutuhan konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 650 ribu barel per hari. Artinya, lebih dari 50 persen kebutuhan minyak nasional masih harus dipenuhi melalui impor.

Selain faktor kurs, lonjakan harga minyak dunia juga memperbesar tekanan terhadap biaya impor energi. 

Hamid menilai kondisi saat ini sudah jauh melampaui asumsi dasar yang digunakan pemerintah dalam APBN 2026.

“Nilai tukar sekarang sudah di atas asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS. Harga minyak dunia juga sudah sekitar 105 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN yang hanya 70 dolar AS per barel,” katanya.

Ia menegaskan bahwa beban impor energi kini meningkat dua kali lipat, yakni akibat kenaikan harga minyak global dan pelemahan rupiah secara bersamaan.

“Berarti untuk impor, beban energi minyak sudah kena dua kali. Pertama kena dari harga minyak dunia kemudian dari kurs,” ujar Hamid.

Dengan kondisi tersebut, Hamid menilai sangat wajar jika badan usaha, termasuk Pertamina, pada akhirnya kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar.

“Itu otomatis, karena ini kan market. Sejak lima tahun lalu, badan usaha swasta dan Pertamina selalu menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dengan harga pasar. Jadi begitu bahan bakunya naik, dia harus menaikkan BBM,” katanya.

Ia juga memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlangsung hingga akhir tahun, sehingga potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi masih terbuka lebar.

Hamid menambahkan, jika badan usaha tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi di tengah kenaikan biaya impor, maka kondisi keuangan perusahaan bisa tertekan cukup berat.

“Sangat berat bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan melalui impor dengan nilai dolar AS yang sudah sangat tinggi,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai masyarakat kini semakin memahami mekanisme penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mengikuti kondisi pasar global.

“Makanya sekian tahun tidak pernah ada gejolak kalau harga BBM nonsubsidi berubah. Masyarakat sudah tahu bahwa BBM nonsubsidi sesuai mekanisme pasar. Kalau naik harga bahan bakunya, BBM-nya juga naik,” kata Hamid.