- Menteri PU Dodi Hanggodo mengakui adanya keterlambatan pembangunan proyek Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia.
- Progres pembangunan per 20 Mei 2026 mencapai 59 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Juni 2026.
- Menteri PU memperketat pengawasan harian dan mewajibkan laporan progres fisik untuk memastikan 88 proyek berhasil selesai.
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo mengakui pembangunan Sekolah Rakyat mengalami keterlambatan dari target yang sebelumnya diperkirakan. Meski demikian, ia tetap optimistis sebagian besar proyek dapat diselesaikan sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juni 2026.
Dodi mengatakan dirinya kini memantau progres pembangunan secara harian guna memastikan percepatan di lapangan berjalan sesuai target. Berdasarkan data yang diterimanya, progres rata-rata pembangunan per 20 Mei 2026 telah mendekati 60 persen.
"Sekolah rakyat insyaallah selesai, Bu, di Juni 2026. Memang kalau melihat progres harian, saya sekarang memantaunya hari per hari. Jadi per kemarin itu 20 Mei sudah rata-rata sudah 58 persen," kata Dodi di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Ia menjelaskan progres pembangunan setiap lokasi berbeda-beda. Beberapa titik mencatat kenaikan harian sekitar 1 persen hingga 2 persen.
"Jadi per hari itu ada yang progresnya 1 persen, ada progres harian 1,5 sampai 2 persen. Dengan begitu ya kira-kira sih dan sekarang sih sudah per kemarin sore jam 4 sore sudah 59 persen. Jadi insyaallah lah di Juni selesai," ujarnya.
Meski optimistis target penyelesaian dapat tercapai, Dodi mengakui proses pembangunan saat ini berada di luar perkiraannya. Menurut dia, keterlambatan seharusnya dapat dihindari mengingat proyek tersebut ditangani Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang memiliki sumber daya profesional.
"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya, karena dengan komposisi profesional yang ada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, harusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi," kata dia.
Dodi mengatakan kondisi tersebut membuat dirinya harus turun langsung melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan di berbagai daerah. Tidak hanya memantau progres, ia juga mengaku ikut mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi di lapangan.
"Tapi ya yang sudah ya sudahlah. Berkat dari itu kemudian beberapa orang harus saya ganti dan saya harus turun tangan langsung untuk memantau. Bukan hanya memantau, tapi memberikan solusi lainnya," ucapnya.
Untuk mempercepat penyelesaian proyek, Dodi mewajibkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tiap lokasi melaporkan perkembangan fisik pembangunan setiap hari.
"Tiap jam 4 sore itu semua Pejabat Pembuat Komitmen di tiap titik itu harus melaporkan progres fisiknya," kata Dodi.
Ia menyebut beberapa wilayah dengan progres pembangunan terendah saat ini berada di Sintang, Cilacap, Dharmasraya, Lampung Utara, dan Brebes. Di sisi lain, terdapat sejumlah daerah yang mencatat progres pembangunan paling tinggi, seperti Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Medan.
Kendati menghadapi keterlambatan, Dodi tetap memperkirakan mayoritas proyek Sekolah Rakyat dapat rampung sesuai target.
"Feeling saya mengatakan sekitar 88 dari total 93 (proyek) itu, 88 sukses," pungkasnya.