Dua Kali Purbaya Kebobolan Soal APBN, Sapi Kurban Prabowo dan Motor Listrik MBG

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mengetahui detail anggaran bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar. Pengakuan ini menjadi kali kedua Purbaya mengakui adanya “kebobolan” terkait pos anggaran pemerintah dalam waktu berdekatan.

Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo diketahui menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut sebelumnya disebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun saat ditanya soal besaran anggaran, Purbaya mengaku belum memperoleh informasi rinci.

“Saya nggak tahu masalah itu. Saya cek, saya nggak tahu,” ujar Purbaya usai salat Idul Adha di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu kemarin.

Ia kemudian meminta awak media menanyakan langsung kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Menurutnya, besar kemungkinan anggaran tersebut berada di bawah pengelolaan kementerian tersebut.

“Tanya Mensesneg. Saya rasa si uang mereka sendiri,” katanya.

Pernyataan itu memunculkan pertanyaan baru mengenai koordinasi antar kementerian dalam pengawasan belanja negara, terutama untuk program-program yang menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, Purbaya juga sempat mengaku kecolongan terkait pengadaan 25.000 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1,05 triliun. Ia menegaskan bahwa usulan anggaran tersebut sebenarnya sudah ditolak sejak tahun lalu, namun tetap lolos dalam sistem penganggaran.

Menurut Purbaya, kebobolan tersebut terjadi akibat kelemahan perangkat lunak di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Sistem itu kini tengah diperbaiki agar tidak ada lagi pos belanja yang lolos tanpa pengawasan ketat.

“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa.

Ia bahkan menyebut sistem lama membuat dirinya “dibobol” oleh mekanisme penganggaran yang tidak berjalan optimal. Karena itu, Kementerian Keuangan kini berjanji memperkuat pengawasan belanja negara, termasuk terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Pengakuan berulang dari Menteri Keuangan soal lolosnya anggaran jumbo tanpa sepengetahuannya dinilai dapat menjadi alarm bagi tata kelola fiskal pemerintah. Di tengah tekanan efisiensi APBN dan kebutuhan menjaga kepercayaan publik, transparansi serta pengawasan belanja negara kini menjadi sorotan utama.