Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menggaungkan kembali pentingnya menerapkan sistem ekonomi Pancasila, agar seluruh kekayaan alam Indonesia tidak lagi dinikmati pihak asing.

Seruan tersebut diutarakan Prabowo dalam pidato memperingati Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026), yang disiarkan secara langsung dalam akun YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menegaskan, meskipun Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tantangan besar masih membentang dalam memastikan kekayaan tersebut benar-benar jatuh ke tangan rakyat.

Dia menggarisbawahi posisi strategis Indonesia di peta ekonomi global. Menurutnya, Indonesia bukan lagi sekadar pemain pinggiran, melainkan salah satu penyedia utama kebutuhan industri teknologi tinggi dunia.

"Indonesia adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yakni untuk teknologi tinggi. Kita adalah produsen terbesar mineral penting seperti timah, tembaga, emas, dan logam tanah jarang," kata Prabowo.

Kesiapan Menghadapi Krisis Global dan Swasembada Pangan

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman krisis pangan yang melanda banyak negara, Presiden Prabowo membawa kabar optimis bagi masyarakat Indonesia.

Ia menyatakan, fondasi ketahanan nasional saat ini berada dalam kondisi yang jauh lebih stabil, terutama di sektor agraris dan energi.

Pencapaian swasembada pangan menjadi salah satu poin utama yang dipamerkan presiden. Tatkala negara-negara maju masih bergelut dengan pasokan makanan, ia mengklaim Indonesia sudah melampaui krisis.

"Kita sudah swasembada pangan saat banyak negara menghadapi kesulitan. Kita sudah lebih siap," kata Prabowo.

Namun, Prabowo menyadari bahwa melimpahnya barang mentah tidak akan berarti banyak jika nilai tambahnya tidak dikelola di dalam negeri.

Rakyat Masih Menjadi Penonton

Meski memaparkan segudang prestasi dan potensi, Presiden Prabowo tidak menutup mata terhadap realita pahit yang selama ini terjadi.

Ia melontarkan otokritik tajam mengenai pola pengelolaan sumber daya alam pada masa lalu, yang dinilainya terlalu berorientasi keluar (export-oriented) tanpa memikirkan nilai tambah domestik yang maksimal.

Prabowo menyoroti fenomena di mana kekayaan Indonesia justru lebih banyak memberikan keuntungan bagi korporasi internasional dibandingkan bagi masyarakat lokal di daerah penghasil komoditas tersebut.

"Kita harus mengakui, sudah terlalu lama kekayaan kita tak sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Sudah terlalu lama nilai tambah sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Sudah terlalu lama rakyat menjadi penonton kekayaan bangsanya sendiri."

Transformasi Menuju Ekonomi Pancasila

Sebagai solusi dari ketimpangan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi secara fundamental.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah implementasi nyata dari Ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan (growth), tetapi juga pemerataan (equity) dan kedaulatan (sovereignty).

Transformasi ini akan berfokus pada hilirisasi total, di mana tidak ada lagi komoditas mentah yang diekspor tanpa pengolahan.

Dengan cara ini, industri manufaktur dalam negeri diharapkan tumbuh pesat, menyerap jutaan tenaga kerja, dan menciptakan ekosistem teknologi tinggi yang mandiri.

"Adalah tugas saya mentransformasi bangsa, terutama ekonomi nasional. Sistem ekonomi kita belum sepenuhnya berdasarkan Pancasila. Kita akan menuju ekonomi yang sungguh-sungguh Pancasila," kata Prabowo.

Langkah ini dipandang sebagai upaya berani untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global.

Dengan mendorong nilai tambah di dalam negeri melalui Ekonomi Pancasila, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi sumber bahan baku bagi kemajuan negara lain, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi dunia melalui produk-produk jadi yang memiliki daya saing global.