Misi Gagal Total, AS-Israel Memilih Berdamai dengan Iran di Tengah Gempuran

Suara.com - Operasi militer skala besar yang diluncurkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel awalnya dirancang untuk meruntuhkan rezim Republik Islam Iran. Namun, alih-alih tumbang, kedua belah pihak yang bertikai kini justru bergerak mendekati kesepakatan sementara.

Perjanjian ini diproyeksikan akan meninggalkan Iran dalam kondisi babak belur secara ekonomi, namun tidak sampai hancur total.

Berdasarkan rincian kesepakatan awal yang dibeberkan oleh sejumlah sumber yang familier dengan jalannya perundingan, Iran akan keluar dari perang ini dengan kondisi finansial yang porak-poranda serta basis industri militernya yang terdegradasi parah.

Harga minyak mentah merespon hal ini dengan penurunan tipis di angka US$95, sementara Brent di kisaran US$97.

Kendati demikian, dominasi kelompok garis keras Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) justru dinilai akan semakin tertancap kuat dalam konstelasi politik Teheran dibandingkan masa sebelum perang.

Sejumlah diplomat, pejabat, dan analis kawasan Timur Tengah menilai bahwa memorandum penghentian perang yang akan disepakati dalam waktu dekat ini bukanlah sebuah terobosan perdamaian yang abadi, melainkan hanya sebuah gencatan senjata jangka pendek.

Hasil akhir dari perundingan ini dipandang murni sebagai transaksi taktis demi membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz, meredam tekanan ekonomi di pasar finansial global, serta memberikan ruang bagi Presiden AS Donald Trump untuk menarik diri secara politis dari perang, sembari menunda pembahasan isu-isu krusial yang lebih rumit di masa mendatang.

"Ada keberhasilan militer taktis yang luar biasa, namun sama sekali tidak ada keuntungan strategis yang fundamental. Tidak ada satu pun berkas masalah yang benar-benar telah diselesaikan," ujar Dennis Ross, mantan diplomat senior Amerika Serikat dalam analisisnya.

Sejak serangan udara bersama AS-Israel ditekankan ke wilayah Iran pada 28 Februari lalu, Donald Trump menegaskan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk melenyapkan ancaman nyata dari program nuklir dan rudal balistik Iran. Namun, cetak biru memorandum baru yang bocor menunjukkan adanya kompromi yang sangat pragmatis.

Di bawah nota kesepahaman tersebut, Iran bersedia mencabut blokade maritim di Selat Hormuz—yang merupakan urat nadi pasokan minyak mentah global.

Sebagai imbalannya, Teheran akan diberikan pelonggaran sanksi ekonomi terbatas serta pencairan aset-aset keuangan mereka yang selama ini dibekukan di luar negeri.

Bagi pejabat Iran, kesepakatan sempit ini dipandang sebagai strategi cerdas untuk membeli waktu, memulihkan stabilitas domestik, dan meredam gejolak ekonomi warga lokal tanpa harus menyerah pada isu kedaulatan yang sensitif.

Di sisi lain, Trump yang juga fokus pada persiapan Pemilihan Umum Paruh Waktu (Midterm Elections) Kongres AS pada November mendatang, membutuhkan pernyataan resmi yang dapat diklaim sebagai keberhasilan dalam menekan stok uranium kadar tinggi Iran.

Meskipun demikian, akar utama konflik sebenarnya tetap tidak tersentuh. Iran tetap menolak menghentikan program pengayaan uranium, Washington enggan memberikan jaminan keamanan, dan Israel tetap bersikap agresif terhadap musuh yang dianggap sebagai ancaman eksistensial tersebut.

Dua sumber regional mengungkapkan bahwa Trump kemungkinan besar hanya akan membawa pulang kesepakatan gencatan senjata berdurasi pendek dengan klausul nuklir yang multitafsir. Sementara itu, kendali atas Selat Hormuz dinilai akan tetap berada di tangan militer Teheran.

"Terlepas dari bagaimana struktur biaya lintasan kapal diatur nantinya, perairan tersebut secara de facto akan tetap di bawah kendali Iran," ungkap salah satu analis kawasan, dikutip via Reuters.

Pemerintah AS bahkan dikabarkan mulai melonggarkan tuntutan terkait pembongkaran rudal balistik Iran, meskipun hal ini memicu kekhawatiran mendalam bagi Israel dan negara-negara Arab di kawasan Teluk.

Hambatan terbesar saat ini adalah tuntutan Iran yang mengaitkan damai Selat Hormuz dengan keharusan Israel menghentikan gempuran terhadap Hizbullah di Libanon.

Trump sendiri mulai melunak dan mendesak Israel untuk menahan diri dari membombardir kota Beirut, karena khawatir eskalasi di Libanon dapat merusak meja perundingan Selat Hormuz.

Sebagai langkah awal, Iran menegaskan pencairan dana beku sebesar USD 12 miliar harus dieksekusi terlebih dahulu sebelum langkah diplomasi lainnya berjalan. Namun, langkah ini rentan mengundang kritik domestik bagi Trump karena dianggap meniru kebijakan mantan Presiden Barack Obama pada tahun 2015 silam.