Tok! Ekspor Batu Bara hingga Sawit Kini Wajib Lewat Danantara

Suara.com - Pemerintah resmi memperketat pengawasan terhadap sektor hulu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026.

Regulasi anyar ini menetapkan kerangka tata kelola baru untuk ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, dengan cakupan awal yang meliputi komoditas batu bara, minyak sawit (crude palm oil/CPO), serta paduan ferro (ferroalloy).

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 3, seluruh komoditas strategis tersebut kini hanya dapat dikapalkan ke luar negeri melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk secara khusus, yaitu Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Lembaga ini akan bertindak sebagai pemilik sekaligus perantara tunggal (sole intermediary) untuk aktivitas ekspor.

Langkah ini menandai babak baru dalam tata niaga ekspor komoditas Indonesia. Variabel komersial utama yang kini menjadi perhatian pelaku pasar adalah sejauh mana otoritas DSI dalam menentukan harga jual serta menetapkan margin yang wajar.

Kebijakan ini akan diuji apakah murni berfungsi sebagai mekanisme tata kelola dan pemantauan, atau justru akan memberikan dampak langsung pada pendapatan para produsen dan eksportir swasta.

Pada tahap awal, peran DSI dilaporkan akan lebih berfokus pada:

• Meningkatkan transparansi rantai pasok ekspor.
• Memperkuat visibilitas data perdagangan luar negeri.
• Mencegah praktik pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari sebenarnya (under-invoicing).

Model tata kelola ini secara luas dinilai memiliki kemiripan dengan mekanisme harga acuan yang diterapkan oleh Dewan Minyak Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Board/MPOB).

Kendati demikian, aturan dalam PP No. 24/2026 ini memberikan mandat dan otoritas yang jauh lebih luas kepada Danantara dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh MPOB.

Berdasarkan panduan transisi Danantara, fase awal implementasi kebijakan ini diklaim akan mengutamakan aspek kelangsungan bisnis.

Pemerintah menekankan pentingnya pelaporan berbasis digital, menjaga kerahasiaan kontrak bisnis, serta melestarikan hubungan komersial yang sudah berjalan antara eksportir domestik dengan pembeli di luar negeri.

Para analis memandang regulasi ini berpotensi memberikan dampak yang konstruktif bagi industri, dengan catatan apabila penerapannya dilakukan secara transparan dan memenuhi kaidah komersial yang sehat.

Oleh karena itu, penyusunan metodologi yang jelas mengenai penentuan harga, kepastian margin, penyesuaian kualitas komoditas, perhitungan biaya logistik, hingga kejelasan struktur kontrak akan menjadi faktor penentu keberhasilan aturan ini di lapangan.

Menyikapi sentimen regulasi baru ini, BNI Sekuritas mempertahankan pandangan positif terhadap sektor terkait dengan rekomendasi Overweight/Overweight (OW/OW) untuk jangka waktu 3 bulan hingga 12 bulan ke depan.

Sektor emas dan aluminium menjadi pilihan preferensi utama karena tidak terdampak langsung oleh aturan ini. Sementara itu, komoditas batu bara dan nikel dinilai tetap memiliki daya tarik fundamental yang kuat, meskipun dalam jangka pendek pergerakan harga sahamnya akan lebih sensitif terhadap volatilitas sentimen terkait kebijakan baru ini.

Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai materi pemberitaan ekonomi berdasarkan dokumen kebijakan PP No. 24/2026 dan analisis pasar. Artikel ini tidak merepresentasikan rekomendasi mutlak untuk melakukan aksi beli atau jual terhadap saham komoditas tertentu. Pembaca diharapkan bijak dan melakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi.