BI Rate Naik Lagi 25 bps, Jadi 5,50 Persen

Suara.com - Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif guna meredam ketidakpastian pasar global yang kian memanas. Bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) hingga kini bertengger di level 5,50 persen pada Selasa (9/6/2026).

Keputusan krusial tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan yang digelar khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan bauran kebijakan dari hasil RDG Bulanan sebelumnya.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa kebijakan menaikkan suku bunga acuan ini merupakan langkah lanjutan defensif sekaligus proaktif dari bank sentral. BI berkomitmen penuh untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah yang belakangan terus dihantam sentimen negatif global.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Ini juga sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan Pemerintah," ujar Perry dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Perry menambahkan, selain menjaga kestabilan mata uang domestik, kebijakan ini dirancang demi mendongkrak daya pikat instrumen keuangan dalam negeri bagi pemodal internasional. "Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portofolio asing ke Indonesia," imbuhnya.

Sesuai dengan mandat undang-undang serta tradisi kelembagaan yang berlaku, Perry memaparkan bahwa BI secara rutin mengadakan RDG Mingguan setiap hari Selasa guna memantau efektivitas bauran kebijakan moneter yang telah ditetapkan pada RDG Bulanan.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi pasca-RDG Bulanan pada 19-20 Mei 2026 lalu, pergerakan nilai tukar Rupiah terpantau mengalami tekanan hebat dan melemah melampaui proyeksi awal bank sentral. Gejala ini dipicu oleh ekskalasi ketegangan geopolitik global dan lonjakan permintaan valuta asing (valas) di pasar domestik, yang kian diperparah oleh aksi lepas portofolio atau capital outflow oleh investor asing.

Merespons dinamika tersebut, Perry menggarisbawahi urgensi bagi BI untuk menggelar stimulus dan intervensi lanjutan demi memulihkan arus modal masuk (capital inflow).

"Stabilisasi nilai tukar Rupiah dimaksud juga ditempuh agar ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga dan sasaran inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap tercapai," tegas Perry.

Empat Amunisi Baru BI Jaga Rupiah

Tidak hanya sekadar mengatrol BI-Rate menjadi 5,50 persen, Bank Indonesia turut merilis empat strategi penguatan operasi moneter guna memastikan stabilitas pasar keuangan nasional:

1. Kenaikan Suku Bunga SRBI: BI menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk seluruh tenor (6, 9, dan 12 bulan). Kenaikan ini dijalankan sesuai mekanisme pasar agar portofolio investasi di Indonesia tetap kompetitif dibandingkan negara sejawat (peer countries).
2. Diskon Swap Lindung Nilai (Hedging Swap): Memberikan insentif berupa pemotongan tingkat hedging swap bagi investor asing sebesar 10 persen. Langkah ini diharapkan mampu mengompensasi beban kewajiban investor sekaligus memicu gairah investasi asing lewat jalur perbankan domestik. Sementara itu, regular swap tetap berjalan normal mengikuti pasar.
3. Pembukaan Kembali Window Lelang Repo: Mengaktifkan kembali fasilitas likuiditas repurchase agreement (repo) untuk tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi industri perbankan. Strategi ini ditargetkan mampu menjaga likuiditas pasar uang tetap longgar agar pertumbuhan Uang Primer (M0) konsisten tumbuh dua digit (di atas 10%). Amunisi repo ini menggeser skema pembelian SBN di pasar sekunder yang biasa dilakukan sebelumnya.
4. Intensifikasi Operasi Moneter Rupiah dan Valas: Menggencarkan frekuensi lelang SRBI menjadi dua kali dalam sepekan. Di sisi valas, BI akan meningkatkan intensitas intervensi secara langsung, baik melalui transaksi pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, maupun transaksi NDF di pasar internasional.