OJK Panggil PT Toyota Astra Financial Services, Apa Kasusnya?

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil PT Toyota Astra Financial Services (TAFS). Pemanggilan ini dilakukan untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kredit yang terjadi di Kota Serang, Banten. 

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan OJK terhadap industri pembiayaan guna memastikan perlindungan konsumen jasa keuangan tetap terjaga dan praktik penagihan kredit berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan pada Senin (8/6/2026), menyusul informasi yang beredar mengenai dugaan keterlibatan oknum tenaga penagihan dalam tindakan penagihan kredit yang disertai kekerasan. 

"OJK menegaskan bahwa pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan," katanya dalam siaran pers yang diterima, Rabu (10/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari PT TAFS, mengenai informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum penagih yang melakukan kekerasan saat proses penagihan.

Sebagai tindak lanjut awal, OJK meminta PT TAFS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk meninjau kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga. 

"Evaluasi tersebut bertujuan memastikan seluruh aktivitas penagihan dilakukan secara profesional, beretika, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku," katanya.

Selain itu, OJK meminta perusahaan menyampaikan data, dokumen, dan klarifikasi lengkap yang dibutuhkan untuk kepentingan pengawasan. 

Perusahaan juga diminta melakukan penelaahan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat serta mengambil langkah korektif sesuai ketentuan.

TAFS turut diminta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tenaga penagihan, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun pihak ketiga. 

OJK juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang profesional, proporsional, dan bertanggung jawab guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pembiayaan.

Menurutnya, OJK akan terus melakukan pendalaman dan pemantauan terhadap langkah-langkah yang diambil PT TAFS dalam menangani kasus tersebut. 

Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK dapat mengenakan sanksi administratif maupun tindakan pengawasan lainnya sesuai kewenangan regulator.

"OJK menegaskan seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan konsumen," bebernya.

Perusahaan pembiayaan juga bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk dalam proses penagihan kepada konsumen.

Regulator kembali mengingatkan bahwa kegiatan penagihan harus dilakukan secara beretika dan tidak boleh menggunakan kekerasan, intimidasi, ancaman, tindakan mempermalukan, maupun cara-cara lain yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, OJK menekankan bahwa konsumen tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, tetapi juga berkewajiban memenuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. 

Pembayaran angsuran tepat waktu sesuai jumlah dan jangka waktu yang diperjanjikan merupakan bentuk tanggung jawab konsumen.

Konsumen juga wajib menjaga objek yang menjadi agunan pembiayaan dan tidak memindahtangankan, mengalihkan, menjual, atau menyewakannya kepada pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan.

OJK menjelaskan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat berujung pada proses penagihan dan langkah penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Karena itu, masyarakat yang ingin mengajukan kredit atau pembiayaan perlu memastikan kemampuan membayar sejak awal serta menjaga komitmen terhadap kewajiban pembayaran agar terhindar dari permasalahan pembiayaan dan sengketa penagihan kredit di kemudian hari.