- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi pertemuan otoritas fiskal dan moneter pada 6–9 Juni 2026.
- Langkah ini bertujuan menstabilkan ekonomi nasional serta memperkuat nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pasar global.
- Pengamat menilai inisiatif tersebut menunjukkan transformasi peran parlemen sebagai katalisator koordinasi lintas lembaga demi kepentingan masyarakat.
Suara.com - Upaya intensif yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam menstabilkan kondisi ekonomi nasional melalui rangkaian pertemuan dengan para pemangku kepentingan, utama mendapatkan sorotan positif dari kalangan pengamat.
Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI), Bawono Kumoro, memberikan apresiasi tinggi terhadap manuver politik-ekonomi yang dilakukan pimpinan parlemen tersebut di tengah fluktuasi pasar global.
Bawono menilai, inisiatif Dasco yang memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, merupakan langkah konkret yang sangat dibutuhkan pasar saat ini.
Menurutnya, sinergi antara otoritas fiskal dan moneter yang dimediasi oleh lembaga legislatif memberikan sinyal positif bagi para investor.
"Langkah Dasco menginisiasi pertemuan antara otoritas fiskal, otoritas moneter, serta pemerintah ini harus diapresiasi. Apalagi dilakukan saat ekonomi global sangat terasa ketidakpastiannya," kata Bawono Kumora, Rabu (10/6/2026).
DPR Sebagai Jembatan Solusi Ekonomi
Analisis Bawono menunjukkan adanya pergeseran peran strategis parlemen di bawah kepemimpinan saat ini.
DPR tidak lagi hanya terpaku pada fungsi-fungsi klasiknya seperti legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tetapi mulai mengambil peran sebagai katalisator solusi dalam kondisi krisis atau ketidakpastian ekonomi.
Langkah Dasco mengumpulkan para pengambil kebijakan dalam satu meja, dianggap sebagai bentuk respons cepat parlemen terhadap persoalan yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.
"Pertemuan Dasco dengan menteri keuangan, gubernur BI dan pemerintah pada satu forum, menunjukkan pentingnya sinergitas lintaslembaga untuk memastikan kebijakan ekonomi harmonis," kata dia.
Bawono menekankan, kehadiran tokoh kunci dari pemerintah dan bank sentral dalam forum yang diinisiasi Dasco, membuktikan DPR memiliki daya tawar dan kemampuan koordinasi yang kuat.
Parlemen dinilai mampu mendeteksi potensi tantangan ekonomi lebih dini dan bertindak sebagai "jangkar" stabilitas.
"Jadi, kesannya parlemen tak tinggal diam melihat situasi riil ya, termasuk ekonomi, yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Maraton Pertemuan Tiga Hari Berturut-turut
Untuk diketahui, kompleks parlemen menjadi pusat pergerakan ekonomi dalam beberapa hari terakhir.
Terhitung sejak Sabtu (6/6/2026), Sufmi Dasco Ahmad memimpin diskusi krusial dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan pihak Bank Indonesia.
Fokus utama pertemuan perdana tersebut adalah menyusun strategi agar nilai tukar Rupiah dapat kembali menguat dan keluar dari tekanan dolar AS.
Gerilya ekonomi ini berlanjut pada Senin (8/6/2026). Kali ini, Dasco memperluas cakupan pertemuan dengan melibatkan sektor riil dan investasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, hingga Menteri Sekretaris Negara turut hadir di DPR untuk menyinkronkan data dan narasi publik.
Tujuannya jelas: meyakinkan investor global dan masyarakat bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang aman dan terkendali.
Puncaknya pada Selasa (9/6/2026), Dasco yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Gerindra, mengumpulkan jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Pertemuan ini sangat strategis karena sektor perbankan merupakan tulang punggung likuiditas nasional.
Melalui diskusi tersebut, Dasco memastikan bahwa perbankan pelat merah siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.
Transformasi Peran Strategis Parlemen
Bagi Bawono Kumoro, rentetan pertemuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa DPR RI di bawah inisiasi Dasco telah bertransformasi menjadi lembaga yang lebih proaktif dan strategis.
Kemampuan untuk merangkul otoritas fiskal, moneter, hingga perbankan dalam waktu singkat menunjukkan kepemimpinan yang efektif di tingkat parlemen.
"Ini artinya DPR sekarang bisa lebih berperan strategis, selain menjalankan fungsi legislasi, pengawasan serta anggaran. Mereka bisa menjembatani konsolidasi serta koordinasi para pemangku kepentingan."