- Luhut Binsar Panjaitan dan Chatib Basri menemui Presiden Prabowo di Istana pada Selasa, 9 Juni 2026.
- Pertemuan tersebut berfokus membahas pertimbangan strategis Dewan Ekonomi Nasional demi memperkuat fundamental pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pertemuan ini murni diskusi ekonomi dan menepis isu reshuffle kabinet.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap isi pembicaraan Luhut Binsar Panjaitan serta Chatib Basri yang Selasa (9/6/2026) hari ini mendatangi istana, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan ini memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terutama terkait arah kebijakan ekonomi dan isu reshuffle kabinet. Basri sepekan terakhir dirumorkan bakal menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI.
Dasco mengatakan, Luhut datang sebagai Ketua Dewan ekonomi Nasional (DEN). Sementara Chatib Basri berkapasitas sebagai anggota DEN.
"Pak Luhut dan Pak Chatib Basri menemui presiden untuk memberikan pertimbangan strategis," kata Dasco.
Fokus pada Strategi Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Dasco, pertemuan tersebut berlangsung secara profesional dan berfokus sepenuhnya pada penguatan fundamental ekonomi Indonesia.
Chatib Basri, yang dikenal sebagai ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan, hadir dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional untuk memberikan perspektif teknis dan strategis.
Dasco menjelaskan, Dewan Ekonomi Nasional memiliki peran vital dalam merumuskan peta jalan ekonomi yang adaptif terhadap tantangan global.
Masukan-masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut mencakup berbagai aspek pertumbuhan yang menjadi prioritas pemerintah saat ini.
"Karenanya, DEN hari ini memberikan masukan kepada presiden terkait strategi-strategi pertumbuhan ekonomi."
Keterbukaan Presiden Prabowo Terhadap Masukan Ahli
Langkah Presiden Prabowo yang mengundang tokoh-tokoh seperti Chatib Basri dinilai sebagai sinyal positif bagi iklim investasi dan kepastian ekonomi.
Dasco memandang keterbukaan Presiden dalam menerima masukan dari berbagai pakar menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dan berbasis data (data-driven policy).
Dengan melibatkan Dewan Ekonomi Nasional secara aktif, Presiden berupaya mensinkronkan data dari tim ekonomi internal kabinet dengan pandangan dari dewan pakar.
Hal ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih tajam dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah.