DPR Apresiasi Langkah Baru Bank Indonesia Perkuat Nilai Rupiah

Suara.com - Upaya memperkokoh kedaulatan mata uang Garuda di tengah ketidakpastian ekonomi global terus menunjukkan hasil yang signifikan. Langkah strategis Bank Indonesia (BI) dalam menekan ketergantungan terhadap Dolar Amerika Serikat melalui kerja sama internasional mendapatkan dukungan penuh dari parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara terbuka memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan terbaru Bank Indonesia, yang dinilai sangat konkret dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Apresiasi ini berkaitan dengan penguatan kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dan perluasan mekanisme Local Currency Transaction (LCT) yang kini mencakup wilayah ekonomi strategis, yaitu China Daratan dan Hong Kong.

Kesepakatan besar ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, bersama Gubernur People’s Bank of China (PBOC), Pan Gongsheng, di Shanghai pada 11 Juni 2026. Langkah ini dipandang sebagai tonggak sejarah baru dalam hubungan dagang kedua negara.

"Dalam kesepakatan itu, Indonesia, China daratan dan Hong Kong bisa bertransaksi memakai Rupiah atau Yuan tanpa harus bergantung pada DOlar AS," kata Dasco, Minggu (14/6/2026).

Memperluas Ekosistem Rupiah ke Hong Kong

Salah satu poin krusial dalam kesepakatan ini adalah, perluasan cakupan Memorandum of Understanding (MoU) tentang LCT yang kini secara resmi menggandeng Hong Kong.

Keterlibatan Eddie Yue, Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA), dalam penandatanganan ini menandakan bahwa arus modal dan perdagangan dari pusat keuangan Asia tersebut kini memiliki jalur khusus menggunakan mata uang lokal.

Bagi Indonesia, China dan Hong Kong adalah mitra dagang yang sangat vital. Dengan adanya jalur LCT, para eksportir dan importir tidak perlu lagi mengonversi mata uang mereka ke Dollar AS terlebih dahulu, yang selama ini sering menyebabkan biaya transaksi membengkak akibat selisih kurs dan ketergantungan pada kebijakan moneter Amerika.

Dasco mengungkapkan, dengan disepakati perjanjian antara Bank Indonesia dengan People’s Bank of China maka transaksi export-import Indonesia dengan China yang pada 2025 mencapai USD154,5 miliar bisa menggunakan LCT. Yaitu rupiah dengan remimbi tanpa bergantung lagi dengan dollar Amerika Serikat.

Angka transaksi yang mencapai lebih dari 154 miliar Dollar AS tersebut menggambarkan betapa besarnya potensi tekanan yang bisa dikurangi dari permintaan Dollar AS di pasar domestik.

Jika sebagian besar transaksi tersebut beralih ke Rupiah dan Renminbi, maka stabilitas nilai tukar akan jauh lebih terjaga dari guncangan eksternal.

Digitalisasi Transaksi: QRIS Lintas Batas RI-China

Tidak hanya berhenti pada transaksi perdagangan skala besar atau wholesale, kerja sama ini juga menyentuh level ritel dan UMKM melalui teknologi pembayaran digital.

Bank Indonesia dan PBOC sepakat mengimplementasikan QRIS lintas batas antara Indonesia dengan China.

Hal ini menjadi kabar gembira bagi para pelaku usaha, wisatawan, hingga mahasiswa Indonesia yang berada di China, maupun sebaliknya.

Kemudahan transaksi cukup melalui scan kode QR akan menghilangkan hambatan penukaran uang tunai dan memberikan nilai tukar yang lebih kompetitif secara real-time.

"Karena itu, transaksi pengusana China dan Indonesia bisa pakai QRIS," kata dia.

Keunggulan dari sistem ini adalah jangkauan infrastrukturnya yang sudah sangat luas. Integrasi sistem pembayaran ini sudah siap beroperasi dengan dukungan ratusan penyedia layanan di kedua negara, memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna dalam bertransaksi lintas negara.

"Sistem ini sudah mencakup 191 penyedia layanan di China. Sementara di Indonesia ada 24. Semuanya terhubung," kata Dasco.

Langkah dedolarisasi ini bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kesehatan APBN dan daya beli masyarakat.

Dengan berkurangnya kebutuhan terhadap Dolar AS, volatilitas Rupiah dapat ditekan, yang pada akhirnya akan berdampak pada stabilitas harga barang impor dan inflasi di dalam negeri.

DPR melihat kolaborasi antara kebijakan moneter BI dan dukungan politik dari parlemen, sangat penting untuk memastikan program ini berjalan maksimal hingga ke level teknis di perbankan nasional.

"Ini adalah upaya serius untuk mengurangi ketergantungan pada Dolar AS terutama dalam perdagangan. Ini dilakukan BI untuk memperkuat Rupiah," kata dia.