Viral Anggota DPRD Sindir Demo, Kekayaannya Disorot Netizen: LHKPN Hanya 99 Juta!

Suara.com - Media sosial kembali viral dengan unggahan seorang wakil rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Anggota DPRD Provinsi DIY dari Fraksi Partai Gerindra, Ika Damayanti Fatma Negara, disorot usai mengunggah kalimat bernada sindiran yang dialamatkan kepada mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa terkait perbaikan ekonomi negara.

Melalui akun Instagramnya @ikafatmanegara, politisi perempuan ini sempat menuliskan pandangannya mengenai eskalasi demo mahasiswa di Yogyakarta:

"Mahasiswa sedang memperjuangkan orang bermobil agar dapat subsidi pertamax, dan berjuang mati-matian agar rakyat kecil tidak lagi dapat MBG."

Meskipun unggahan tersebut kini sudah tidak bisa ditemukkan karena digembok, jejak digitalnya telanjur ditangkap oleh warganet.

Unggahan itu dinilai publik telah mengerdilkan esensi hak berpendapat yang dijamin oleh undang-undang demokrasi, serta terkesan membenturkan aspirasi mahasiswa dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah.

Kekecewaan netizen langsung membanjiri kolom komentar di berbagai platform. "Bisa-bisanya orang yang mewakili rakyat bilang gini. Bukan urusan pertamax sama mbg doang, kurang banyak ngaca nya, bawa-bawa rakyat kecil," tulis salah satu netizen kesal.

Warganet lain mengaitkan penghapusan status tersebut dengan sanksi sosial masa lalu. "Dia hapus karena baru inget gimana nasib anggota dewan yg mulutnya lemes ngatain rakyat Agustus kemaren," komentar akun lainnya.

Profil Ika Damayanti Fatma Negara

Ika Damayanti Fatma Negara bukanlah orang baru di panggung politik lokal. Berdasarkan data rekam jejaknya, ia memiliki karier politik yang mapan di wilayah Kulon Progo dan Provinsi DIY:

• Jabatan Politik: Anggota DPRD Provinsi DIY periode 2024–2029 (menjabat sejak periode 2019–2024), Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY, serta Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kulon Progo.
• Daerah Pemilihan (Dapil): D.I. Yogyakarta 4 (Kabupaten Kulon Progo) dengan perolehan suara personal yang cukup tinggi pada Pemilu 2024, yakni sebanyak 25.090 suara.
• Riwayat Kerja & Bisnis: Sebelum merambah dunia parlemen selama hampir 12 tahun sejak di tingkat kabupaten (Agustus 2014), ia pernah bekerja sebagai Marketing Communication di Puri Artha Hotel Yogyakarta (2013–2014). Saat ini, ia juga dikenal sebagai Founder Kharisma Negara Group.

"Beliau (bagian) Partai Gerindra Kabupaten Kulon Progo, Anggota DPRD Provinsi DIY, Pemilik salah satu Dapur MBG di Kulon Progo," tulis akun Kulonprogom****an.

LHKPN: Total Harta Tak Sampai Rp100 Juta

Seiring bergulirnya polemik, netizen mulai menguliti transparansi finansial sang anggota dewan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.

Berdasarkan rilis laporan periodik tahun 2023, total harta kekayaan bersih Ika yang dilaporkan secara resmi hanya bernilai Rp99.000.000.

Rincian LHKPN Ika Fatma Negara dinilai janggal oleh publik karena beberapa poin berikut:

Tanah & Bangunan: Rp0 (Melaporkan tidak memiliki aset properti sama sekali).

Alat Transportasi: 1 unit Mobil Honda CRV Tahun 2009 senilai Rp200.000.000 (tercatat dari hasil hibah).

Harta Bergerak Lainnya: Rp32.000.000.

Kas & Setara Kas: Rp3.000.000.

Harta Lainnya: Rp235.000.000.

Utang: Rp136.000.000.

Angka LHKPN ini memicu gelombang skeptisisme baru di kalangan warganet. "Tadi ada yg check hartanya di LHKPN 2022-2025 masa gak ada peningkatan dan utangnya tidak berkurang," sindir akun frxxxx.

Akun ina*ti ikut menambahkan kritikan tajam, "Punya SPPG tp kekayaannya cuma 99 juta. Ikaa @ikafatmanegara nggak malu yaa, Masa lhkpn gak sampai 100 juta?"

Estimasi Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DIY

Ketidakpercayaan publik terhadap laporan kekayaan Ika kian beralasan jika menyandingkannya dengan rincian pendapatan resmi (take home pay) seorang legislator di tingkat Provinsi DIY. Berdasarkan regulasi daerah, setiap anggota DPRD DIY ditaksir mengantongi penghasilan rata-rata berkisar antara Rp39 juta hingga Rp51 juta per bulan.

Berikut adalah rincian detail komponen hak keuangan yang diterima anggota dewan di Yogyakarta:

• Gaji Pokok & Tunjangan Rutin: Meliputi uang representasi bulanan sesuai jabatan, serta tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI).
• Tunjangan Perumahan (Pergub DIY No. 78/2019): Fasilitas uang tunai bulanan yang diberikan karena daerah belum menyediakan rumah dinas perorangan. Untuk posisi Anggota DPRD mendapatkan alokasi sebesar Rp20.600.000 per bulan.
• Tunjangan Transportasi (Pergub DIY No. 77/2024): Kompensasi pengganti kendaraan dinas operasional sebesar Rp17.500.000 per bulan untuk tingkat Anggota DPRD.
• Tunjangan Khusus Keaktifan: Pendapatan tambahan kedewanan yang mencakup Tunjangan Reses, Tunjangan alat kelengkapan dewan (Komisi, Banggar, Banmus), serta insentif keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) atau Badan Kehormatan (BK).