REGIONAL:
Suara.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menegaskan komitmennya mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah. Dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BRI di Tambora, Jakarta Barat, BRI membukukan booking pembiayaan perumahan senilai Rp340 miliar untuk 867 debitur.
Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menyatakan capaian itu menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan rumah yang terjangkau.
"Hari ini kita Alhamdulillah bisa booking Rp340 miliar untuk 867 debitur. Ini cukup bagus sekali," ujar Aris di Lapangan Persima Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).
Aris menjelaskan BRI terus memperkuat dukungan terhadap program perumahan pemerintah. Setelah kuota pembiayaan sebesar Rp8 triliun yang diterima pada April lalu terserap lebih cepat dari target, BRI kembali memperoleh tambahan kuota sebesar Rp12 triliun hingga akhir 2026.
"Kami mendapatkan kuota baru sebesar Rp12 triliun selama satu tahun sampai akhir Desember nanti. Minggu lalu realisasinya sudah Rp9,7 triliun. Jadi dari target yang diberikan pemerintah, kami yakin target Rp12 triliun ini akan terlaksana dengan baik," jelasnya.
Menurut Aris, dukungan terhadap sektor perumahan sejalan dengan peran BRI sebagai bank yang fokus pada pembiayaan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Prinsipnya BRI sebagai bank UMKM tentu akan terus berkomitmen kepada DNA-nya untuk terus membiayai UMKM, termasuk mendukung program tiga juta rumah dari pemerintah," katanya.
Ia menambahkan keberhasilan program pembiayaan perumahan tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, SMF, pemerintah daerah, dan sektor perbankan menjadi faktor penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah terus mendukung program perumahan yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut Tito, kondisi perumahan di sejumlah wilayah masih menjadi tantangan serius. Saat meninjau kawasan Tambora, ia menemukan masih banyak warga yang tinggal di hunian padat dan tidak layak.
"Kita bisa berkunjung ke Tambora, salah satu daerah terpadat di Indonesia dan juga banyak perumahan yang tidak layak, kumuh," ujar Tito.
Ia menegaskan pemerintah terus bergerak langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Semua kita bergerak seperti ini langsung door to door, langsung ke lapangan, menyentuh langsung rakyat. Jadi bukan berdasarkan informasi di belakang meja," katanya.
Tito juga menyampaikan dukungan Kemendagri melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta kebijakan yang mempermudah pembangunan rumah, termasuk penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kelompok tertentu.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut program perumahan menjadi langkah penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
"Ini program yang sangat luar biasa, program pro rakyat dan pro pemerataan," ujar Amalia.
Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 824 ribu rumah tangga di DKI Jakarta yang masih menempati rumah tidak layak huni. Jumlah terbesar berada di Jakarta Barat dengan sekitar 292 ribu rumah tangga, disusul Jakarta Timur sebanyak 178 ribu rumah tangga.
Amalia menegaskan BPS akan terus mendukung program pemerintah melalui penyediaan data statistik yang berkualitas agar kebijakan perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
"Data statistik yang berkualitas sekaligus bermakna dan berdampak akan mendukung kebijakan yang tepat sasaran," tandasnya.***
Kontributor: Mohammad Rhadzaki Ramadhan
TERPOPULER
