Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik

Suara.com - Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tren kenaikan suku bunga acuan yang berpotensi membebani sektor properti, pemerintah memastikan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian tetap terjaga.

Kenaikan BI Rate yang biasanya berdampak pada bunga kredit perbankan tidak akan memengaruhi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang menegaskan bahwa bunga KPR FLPP tetap dipertahankan sebesar 5 persen flat hingga akhir masa kredit.

Menurut Maruarar, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah dinamika ekonomi yang terjadi.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Maruarar dilansir laman Antara, Sabtu (20/6/2026).

Bunga KPR Subsidi Tetap Rendah, Cicilan Rumah Lebih Ringan

Keputusan mempertahankan bunga FLPP di level 5 persen menjadi angin segar bagi calon pembeli rumah subsidi. Dengan skema bunga tetap hingga masa pinjaman berakhir, masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi lonjakan cicilan akibat perubahan suku bunga pasar.

Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung target pemerintah dalam memperluas kepemilikan rumah bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Selain mempertahankan bunga rendah, pemerintah juga memastikan rencana perpanjangan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut pembahasan mengenai tenor panjang tersebut telah dilakukan secara intensif dan siap diterapkan sesuai regulasi yang berlaku.

"Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan dan BP BUMN Pak Dony. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Realisasi FLPP 2026 Tembus 78 Ribu Unit Rumah

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga memaparkan perkembangan penyaluran FLPP sepanjang 2026.

Dari target pembangunan dan pembiayaan sebanyak 350.000 unit rumah subsidi, realisasi hingga saat ini telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian terjangkau melalui Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Untuk mendukung target tersebut, Maruarar menghadiri rapat bersama Danantara Indonesia guna membahas berbagai langkah strategis percepatan pembangunan dan pembiayaan perumahan nasional.

Aset Rusun BUMN hingga Program Gentengisasi Jadi Fokus

Selain pembiayaan rumah subsidi, pemerintah juga mulai mengoptimalkan aset rumah susun milik BUMN sebagai alternatif penyediaan hunian bagi masyarakat.

Pendataan inventaris rumah susun yang dimiliki perusahaan pelat merah menjadi salah satu agenda penting dalam rapat tersebut sebagai bagian dari strategi pemanfaatan aset negara secara produktif.

Di sisi lain, Program Gentengisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat turut memperoleh dukungan dari sektor perbankan, termasuk Bank Rakyat Indonesia.

Program 3 Juta Rumah Dipercepat

Sebagai bagian dari upaya percepatan sektor perumahan nasional, pemerintah juga tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang diinisiasi Danantara.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.