- Peneliti CORE Indonesia, Eliza Mardian, mendesak pemerintah memperkuat peran PTPN untuk meningkatkan produksi minyak goreng menjadi 1,8 juta ton.
- Pemerintah perlu memprioritaskan alokasi CPO BUMN guna menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga Minyakita bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- Pemerintah disarankan melibatkan koperasi petani dan pelaku usaha kecil untuk mengurangi dominasi swasta dalam rantai distribusi minyak goreng.
"Ini strategi perusahaan minyak sawit karena DMO minyak goreng ini marginnya tipis sekali dibandingkan ekspor, jadi ini disinsentif bagi mereka. Karena prinsipnya swasta memaksimalkan profit. Ekspor lebih menguntungkan sehingga pemenuhan dalam negeri dinomorduakan," ucapnya merinci akar masalah kelangkaan.
Sebagai langkah pelengkap dari penguatan PTPN, Peneliti CORE ini juga memberikan rekomendasi agar pemerintah mulai merangkul koperasi petani serta kelompok usaha kecil. Elemen masyarakat ini perlu didorong untuk terlibat aktif dalam rantai pengolahan hingga dpt mendistribusikan minyak goreng secara mandiri.
Strategi inklusif tersebut dinilai efektif untuk memecah konsentrasi penguasaan industri yang selama ini hanya berputar di lingkaran korporasi skala besar, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi langsung bagi para petani sawit rakyat.
"Selain PTPN, perlu juga mendorong koperasi petani atau kelompok usaha kecil untuk ikut mengolah dan mendistribusikan minyak goreng secara langsung. Ini akan mengurangi konsentrasi kepemilikan swasta besar dan menggerakkan perekonomian masyarakat," pungkas Eliza.