REGIONAL:
- Menteri PU Dody Hanggodo merombak jabatan pegawai guna menindaklanjuti temuan ribuan ASN yang terlibat judi online dan manipulasi absensi.
- Data PPATK menunjukkan 6.000 pegawai terlibat judi online, sementara 4.000 pegawai lainnya terdeteksi melakukan kecurangan pada sistem absensi elektronik.
- Kementerian PU memperketat pengawasan internal sebagai respons atas tindakan indisipliner yang selama ini sulit ditindak akibat faktor pertemanan.
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, akhirnya membeberkan alasan mendasar di balik kebijakan perombakan jabatan secara besar-besaran di instansi yang dipimpinnya.
Di samping tujuan penyegaran struktural yang lazim dilakukan, keputusan berani ini diambil setelah ditemukannya ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU yang diduga kuat terlibat dalam pusaran transaksi judi online serta praktik kecurangan absensi elektronik.
Dody memaparkan, berdasarkan laporan resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diperkirakan ada 6.000 pegawai Kementerian PU yang terdeteksi melakukan aktivitas transaksi judi online.
Di luar persoalan tersebut, penelusuran internal juga mengidentifikasi sekitar 4.000 pegawai yang bermasalah dalam pemanfaatan sistem absensi digital.
Rangkaian temuan mengejutkan inilah yang melandasi langkah Kementerian PU untuk mengencangkan sistem pengawasan internal sekaligus melakukan rotasi jabatan.
Dody mengakui bahwa tindakan indisipliner selama ini terkesan sulit dijerat akibat longgarnya pengawasan serta adanya faktor kedekatan personal yang kental antarsejawat.
"Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana," kata Dody dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).
Apabila dikomparasikan dengan keseluruhan jumlah ASN di Kementerian PU yang saat ini mencapai kisaran 38.600 pegawai, maka persentase pegawai yang terindikasi tersangkut transaksi judi online berdasarkan data PPATK tersebut menyentuh angka sekitar 15 persen.
Kendati demikian, Dody belum menjabarkan secara terperinci mengenai akumulasi nilai transaksi, rentang waktu pemantauan dari PPATK, maupun status hukum terkini dari pemeriksaan 6.000 pegawai tersebut.
Mekanisme pemberian sanksi disiplin organisasi atau penyerahan berkas perkara kepada aparat penegak hukum juga belum dirinci lebih lanjut.
Oleh sebab itu, data temuan dari PPATK tersebut secara hukum belum bisa diartikan bahwa semua pegawai yang namanya tercantum telah sah terbukti melakukan tindak pidana.
Catatan transaksi finansial itu masih membutuhkan proses verifikasi dan investigasi lanjutan guna memastikan validitas pemilik rekening, melacak pola transaksi, serta membuktikan keterkaitan langsung dengan aktivitas perjudian digital.
Selain perkara judi online, Dody menyoroti secara tajam tindakan manipulasi absensi digital yang diperkirakan menjerat 4.000 pegawai. Jumlah ini setara dengan hampir sepuluh persen dari total keseluruhan ASN di internal Kementerian PU.
"Bayangkan, 3.000–4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen," ujarnya.
Menurut penjelasan Dody, praktik kecurangan absen ini baru bisa diendus setelah manajemen melakukan pembenahan pada sistem absensi elektronik serta memperketat sistem pemantauannya. Pada periode sebelumnya, berbagai bentuk pelanggaran aturan kode etik ini sulit ditindak karena adanya benteng soliditas pertemanan maupun klik kelompok tertentu di kalangan pegawai.
TERPOPULER