REGIONAL:
- Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun pada 16 Juli 2026 untuk pembangunan IKN.
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima dokumen usulan tambahan anggaran tersebut secara resmi di kantornya hingga kini.
- Purbaya berkomitmen mempelajari usulan tersebut setelah dokumen diterima dan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo terkait alokasi dana IKN.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui soal usulan tambahan anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 2,7 triliun yang diusulkan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
"Anda dengar dari mana? Suratnya belum sampai ke saya jadi saya belum tahu," kata Menkeu Purbaya di Yogyakarta, dikutip Jumat (17/7/2026).
Saat dijelaskan surat usulan tersebut sudah diajukan sejak 18 Juni 2026, Purbaya kembali bertanya kembali apakah surat itu memang sudah masuk ke kantornya atau hanya sekadar tanda tangan.
Kendati begitu, Purbaya memastikan bakal mempelajari isi surat usulan tambahan anggaran IKN yang diajukan Basuki. Ia juga mesti meminta petunjuk Presiden RI Prabowo Subianto.
"Saya akan pelajari seperti apa begitu sampai ke saya. Tapi saya yang jelas, saya akan ikuti petunjuk Bapak Presiden tentang anggaran untuk IKN," tegas dia.
Diketahui Otorita Ibu Kota Nusantara mengajukan tambahan anggaran Rp 2,7 triliun saat Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pada Kamis (16/7/2026) kemarin.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, tambahan anggaran itu akan dipakai untuk pengelolaan aset yang sudah terbangun, pembelian lahan, hingga mendukung pembangunan ibu kota baru dengan skema tahun jamak hingga 2028. Ia juga menyebut kalau usulan itu sudah disampaikan ke Menkeu Purbaya sejak 18 Juni 2026.
"Untuk mewujudkan pembangunan batch III dan kebutuhan pengelolaan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 2,7 triliun dengan skema multiyears 2026-2028," kata Basuki.
TERPOPULER