Di Balik Krisis Pertalite dan Solar: Saat Kenaikan Pertamax Memicu Efek Domino

Suara.com - Pemerintah menyebut stok Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi nasional dalam kondisi aman. Pertamina juga memastikan cadangan masih mencukupi. Namun di lapangan, masyarakat justru menghadapi kenyataan berbeda: antrean kendaraan mengular hingga berjam-jam, SPBU kehabisan pasokan, bahkan seorang sopir truk meninggal dunia saat menunggu giliran mengisi solar.

Lalu, apakah benar stok BBM aman, atau justru distribusi yang gagal mengimbangi lonjakan permintaan?

Stok Nasional Masih Aman, Tetapi SPBU Tetap Kosong

Gelombang kelangkaan BBM bersubsidi mulai mencuat di sejumlah daerah sejak akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026. Di Medan, Sumatera Utara, antrean Pertalite dan Biosolar telah terjadi sejak 13 Juli. Kendaraan roda dua maupun roda empat mengular hingga keluar area SPBU.

Situasi serupa terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pada malam hari, antrean kendaraan bahkan memadati badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas.

Yang paling tragis terjadi di Banyuasin, Sumatera Selatan. Sopir truk bernama Amri (50) ditemukan meninggal dunia di balik kemudi saat mengantre solar di SPBU Kecamatan Sembawa pada 29 Juni 2026.

Ironisnya, seluruh peristiwa tersebut terjadi ketika pemerintah justru memastikan stok BBM nasional dalam kondisi aman.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan tidak ada persoalan pada ketersediaan BBM.

"Stok aman, lebih dari cukup," ujarnya di Kompleks Parlemen, Kamis (17/7/2026).

Data Pertamina Patra Niaga menunjukkan ketahanan stok BBM nasional masih berada di kisaran 14 hingga 40 hari, tergantung jenis produk. Khusus Pertalite dan Biosolar, level ketahanan tercatat sekitar 15 hari.

Jika stok memang tersedia, mengapa SPBU justru kosong?

Titik Lemah Ada di Distribusi

Pemerintah mulai mengarahkan perhatian pada rantai distribusi. Menurut Yuliot, hambatan diduga terjadi dalam pengiriman BBM dari terminal penyimpanan menuju SPBU.

Artinya, persoalan bukan berada di tangki penyimpanan nasional, melainkan pada proses penyaluran hingga BBM benar-benar tiba di nozzle SPBU. Kementerian ESDM pun memutuskan menurunkan tim ke lapangan untuk mengidentifikasi penyebab pasti gangguan distribusi tersebut.

Namun distribusi ternyata bukan satu-satunya faktor. Harga Pertamax Naik, Konsumen Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite

Fakta menarik justru muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi XII DPR. Pertamina Patra Niaga mengakui terjadi perubahan besar perilaku konsumen sejak harga BBM non-subsidi naik pada 10 Juni 2026.

Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter membuat selisih harga dengan Pertalite mencapai sekitar Rp6.250 per liter.

Perbedaan harga tersebut memicu migrasi konsumen dalam jumlah besar.

Data Pertamina menunjukkan:

• Penyaluran Pertalite naik 9,4 persen atau sekitar 7.129 kiloliter per hari.
• Konsumsi Pertamax Series justru turun 18 persen atau sekitar 4.476 kiloliter per hari.
• Konsumsi Biosolar bersubsidi meningkat, sementara penggunaan Dexlite terus menurun.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas juga mengonfirmasi penyaluran BBM bersubsidi melonjak sekitar 10-15 persen. Lonjakan mendadak inilah yang membuat distribusi tidak mampu bergerak secepat perubahan pola konsumsi.

Dengan kata lain, stok nasional memang tersedia, tetapi volume yang harus dikirim ke SPBU melonjak jauh di atas pola distribusi normal.

Akibatnya muncul fenomena lagging distribution, yakni keterlambatan sistem distribusi dalam merespons lonjakan permintaan.

Data BPH Migas hingga Juni 2026 memperlihatkan kuota subsidi sebenarnya belum mendekati batas.

Data tersebut menunjukkan persoalan bukan karena kuota nasional telah habis. Yang terjadi adalah distribusi harian tidak mampu mengikuti lonjakan konsumsi di wilayah-wilayah tertentu, terutama Sumatera.

Pertamina Tambah Armada, Tapi Apakah Cukup?

Untuk mempercepat normalisasi, Pertamina Patra Niaga mengambil sejumlah langkah darurat.

Perusahaan meningkatkan pasokan ke wilayah terdampak, menambah armada mobil tangki, mempercepat pengiriman dari terminal BBM ke SPBU, memperpanjang jam operasional SPBU, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi antrean dalam waktu singkat. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada seberapa cepat distribusi mampu mengejar lonjakan permintaan yang masih tinggi.

Pengamat: Akar Persoalan Ada pada Disparitas Harga

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai akar masalah sebenarnya berada pada kebijakan harga BBM. Menurutnya, selisih harga yang terlalu lebar antara Pertamax dan Pertalite membuat konsumen bersikap rasional dengan memilih BBM bersubsidi.

Akibatnya, beban distribusi langsung melonjak. Fahmy menyarankan dua langkah sekaligus. Pertama, pemerintah perlu segera menambah kuota BBM bersubsidi agar pasokan di daerah tidak terganggu. Kedua, pemerintah perlu mengevaluasi kembali harga Pertamax sehingga disparitas dengan Pertalite tidak terlalu lebar.

"Dengan selisih harga yang lebih kecil, sebagian konsumen diperkirakan akan kembali menggunakan BBM non-subsidi sehingga tekanan terhadap Pertalite dapat berkurang," ungkap dia kepada Suara.com.

Bukan Krisis Stok, Melainkan Krisis Respons

Kasus kelangkaan BBM kali ini menunjukkan adanya perbedaan antara stok nasional dan ketersediaan di SPBU.

Cadangan nasional memang masih tersedia, tetapi sistem distribusi belum cukup cepat beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen yang terjadi secara mendadak setelah kenaikan harga BBM non-subsidi.

Artinya, ketika pemerintah mengatakan "stok aman", pernyataan tersebut tidak sepenuhnya keliru.

Namun bagi masyarakat yang harus mengantre berjam-jam di SPBU kosong, ukuran yang mereka rasakan bukanlah stok di terminal penyimpanan, melainkan apakah BBM benar-benar tersedia di pompa pengisian.

Selama kesenjangan antara stok nasional dan distribusi lapangan belum mampu dijembatani, antrean panjang berpotensi kembali terjadi meski pemerintah terus menyatakan cadangan BBM nasional dalam kondisi aman.