- Isu pencopotan Dody Hanggodo dinilai terkait stabilitas pemerintahan.
- Pengamat: Presiden berhak reshuffle menteri demi harmonisasi kabinet.
- Pemerintah diminta terbuka jika memutuskan mengganti Menteri PU.
Tapi, kata dia, bisa juga Kementerian PU tidak lagi dipimpin sosok dari Partai Demokrat sebagaimana Dody.
"Bisa juga partai yang sama tetap mendapat jatah menteri, tapi di pos lain. Itu bila presiden menilai Menteri PU lebih baik dari kalangan profesional atau dari ASN internal kementerian tersebut."
Selain Dody, dia mengatakan ada satu menteri lainnya yang juga sedang terbelit skandal, berpotensi terkena reshuffle.
"Ada menteri dari kelompok lama. Pak Prabowo memang memberi waktu 2 tahun sejak dilantik untuk melihat apakah pekerjaannya baik atau tidak. Bila tidak baik, maka diganti," kata dia.